SUKABUMIUPDATE.com - Kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan tol jelang masa libur Nataru (natal dan tahun baru) batal diterapkan mulai hari ini, 20 Desember 2021. Sebelumnya Kementerian Perhubungan atau Kemenhub berencana menerapkan kebijakan ini hingga 2 Januari 2022 mendatang di 4 ruas tol untuk mengurangi kepadatan di jalan saat libur Nataru.
Hal ini diungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Budi Setiyadi dalam Budi Setiyadi dalam konferensi pers virtual, Senin, 20 Desember 2021, dikutip dari tempo.co.
Budi mengatakan pengaturan rekayasa lalu-lintas ganjil genap baik di jalan tol, jalan nasional, maupun jalan alternatif pada masa libur Natal dan tahun baru sesuai dengan kondisi di lapangan. Skenario lalu-lintas akan ditetapkan oleh kepolisian dengan diskresi kepada pengelola jalan maupun pemerintah daerah setempat.
“Kalau ada peningkatan volume kendaraan, baik di jalan tol dan nasional, yang pertama kami berlakukan sifatnya pengaturan (termasuk ganjil-genap) selama Natal dan tahun baru situasional. Kebutuhan di lapangan yang akan melakukan penilaian dan tindakan adalah kepolisian,” Budi.
Baca Juga :
Pernyataan ini untuk meluruskan kabar sebelumnya soal penerapan ganjil-genap di jalan tol maupun jalan non-tol menjelang libur panjang akhir tahun. Sebelumnya, skenario itu merupakan wacana yang dilontarkan Kementerian Perhubungan saat rapat kerja dengan DPR pada 1 Desember 2021.
Saat itu kementerian perhubungan menegaskan penerapan ganjil genap bisa menurunkan pergerakan kendaraan hingga 30 persen. Sehingga ada rencana menerapkan kebijakan ini di 4 ruas tol, yaitu Tangerang-Merak, Bogor-Ciawi-Cigombong (Bocimi), Cikampek-Palimanan-Kanci dan Cikampek-Padalarang-Cileunyi.
Selain ganjil-genap, Budi Setiyadi mengatakan Kementerian Perhubungan memiliki opsi rekayasa lalu-lintas lainnya. Opsi itu adalah contraflow dan one way atau jalur satu arah. Sama dengan ganjil-genap, rekayasa lalu-lintas tersebut bakal berlaku sesuai dengan kondisi pergerakan kendaraan.
Kemenhub memprediksi sebanyak 7 persen masyarakat di seluruh Indonesia atau 11 juta orang bakal melakukan pergerakan di akhir tahun. Dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pergerakannya mencapai 2,8 juta orang.
Masing-masing pelaku perjalanan memiliki kepentingan berbeda. Selain mudik dan silaturahmi, masyarakat melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain untuk berwisata.
Karena itu, Budi Setiyadi melanjutkan, pemerintah daerah yang punya kawasan pariwisata memiliki kewenangan untuk menetapkan manajemen rekayasa lalu-lintas. Misalnya di Bogor, menjelang akhir tahun nanti pemerintah setempat menutup jalur menuju Puncak untuk mengantisipasi menumpuknya pelancong.
Di sisi lain, Budi Setiyadi memastikan arus lalu-lintas untuk keperluan logistik tidak akan dibatasi. Jalur angkutan logistik akan dialihkan jika terjadi kemacetan di jalan tol maupun jalan utama.
“Kalau ada peningkatan lalu-lintas menurut penilaian kepolisian, ada kemungkinan kendaraan truk akan dialihkan dari jalan tol ke jalan nasional. Namun ini melihat kebutuhan di lapangan kalau volume cukup tinggi,” kata Budi Setiyadi.