SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menyoroti pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengatakan banjir di Kalimantan Selatan lebih disebabkan oleh anomali cuaca.
Melansir dari Tempo, KLHK menuturkan, anomali tersebut berupa curah hujan sangat tinggi selama lima hari, yakni 9 sampai 13 Januari 2021.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah dalam keterangan tertulisnya berujar, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Sehingga air yang masuk ke Sungai Barito di Kalimantan Selatan sebanyak 2,08 miliar meter kubik. Sedangkan kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta meter kubik.
"KLHK jangan menutupi kondisi yang sebenarnya bahwa di Kalimantan memang terjadi perusakan hutan yang luar biasa. Ini berkaitan dengan nyawa manusia, maka keterbukaan adalah hal penting agar bisa segera ditentukan langkah penanganan yang tepat," kata Slamet kepada media, Senin (25/1/2021).
Selain KHLK, Badan Reserse Kriminal Polri juga menyatakan jika penyebab banjir Kalimantan Selatan lantaran tingginya curah hujan.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu telah datang mengecek langsung ke Kalimantan Selatan. Temuan Polri ini turut mengamini pernyataan KLHK.
BACA JUGA: Drh Slamet Minta Pemerintah Usut Masuknya Beras Impor tanpa Prosedur
Berkaitan dengan hal itu, Slamet menyoroti koordinasi pemerintah dalam kaitan penyebab banjir di Kalimantan Selatan ini.
Pasalnya, sambung Slamet, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam siaran pers yang dirilis pada Kamis, 21 Januari 2021 lalu mengakui, eksploitasi alam juga menjadi penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan.
"Koordinasi pemerintah sangat kacau, dimana antar institusi tidak kompak. Padahal ini adalah situasi yang sangat genting dan memerlukan kesamaan persepsi demi menentukan penanganan yang paling tepat dan cepat bagi keselamatan masyarakat," tegas Slamet.
Di sisi lain, legislator asal Sukabumi ini juga memberi sejumlah catatan ihwal deforestasi hutan di Indonesia yang menyebabkan bencana alam dan banjir bandang di sejumlah tempat.
Dalam catatan Fraksi PKS, luas hutan di Kalimantan sendiri terus mengalami penyusutan. Pada tahun 2000, luas hutan di Kalimantan mencapai 33,2 juta hektar, lalu pada tahun 2013 berkurang menjadi 26,8 juta hektar, dan pada tahun 2017 luas hutan di Pulau Borneo ini hanya tinggal 24,8 juta hektar.
"Pesan saya kepada pemerintah, jujurlah pemerintah itu kepada rakyatnya. Kebijakan yang merusak lingkungan akan berdampak dan menyengsarakan anak cucu kita nanti. Termasuk dalam bencana banjir ini," pungkasnya.
