SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, drh Slamet menyebut, pernyataan pemerintah yang tidak akan mengimpor beras hanya isapan jempol belaka. 

Ia mengatakan hal itu dibuktikan dengan jumlah impor beras pada tahun 2019 yang mencapai 444,5 ribu ton dan tahun 2020 sebanyak 261,8 ribu ton. 

"Meskipun Dirut Bulog mengatakan pada tahun 2018 bahwa Indonesia tidak perlu impor beras 2 tahun hingga 2020 karena cadangan beras melebihi batas aman, nyatanya Indonesia masih impor," kata Slamet kepada awak media, Rabu (13/1/2021).

BACA JUGA: Harga Kedelai Naik, drh Slamet Sebut Operasi Pasar Mentan Bukan Solusi

Oleh karena itu, Slamet menilai, pernyataan Dirut Bulog tersebut tidak dapat dipegang dan tidak sejalan dengan kebiasaan Kementerian Perdagangan yang kerap mengimpor beras. 

Slamet juga menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pemerintah berhasil menyetop impor beras selama dua tahun (2019-2020) merupakan pernyataan yang keliru. 

"Di masa Presiden Jokowi masa terbesar impor beras terjadi di tahun 2018 sebesar 2,25 juta ton. Hal itu menyebabkan stok CBP BULOG menjadi berlebih," jelasnya. 

BACA JUGA: Sederet Catatan Drh Slamet untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Selama 2020

"Jadi bukan karena produktifitas panen kita yang meningkat signifikan, tetapi karena impor yang berlebihan. Jadi wajar BULOG mengatakan tidak perlu impor lagi. Tapi kenyataannya justru dalam kondisi demikian pun pemerintah tetap impor," tambahnya. "Masalah kedaulatan pangan Indonesia masih jauh dari harapan," pungkas Slamet.

Ingat pesan ibu: Wajib 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun). Redaksi sukabumiupdate.com mengajak seluruh pembaca untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di setiap kegiatan.