SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet mengatakan, ketika Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijadikan salah satu indikator untuk penyusunan RAPBN 2021, maka persoalan anggaran bagi pertanian harus diperhatikan.

BACA JUGA: drh Slamet Sebut Kedaulatan Pangan Sebuah Keharusan

"Dalam ruangan ini saya menyampaikan kepada Presiden, harusnya tidak dikurangi dan tidak ada pemotongan untuk anggaran pertanian. Bahkan harusnya ditambah. Awalnya tahun kemarin Rp 21 triliun menjadi Rp 14 triliun, sekarang patutnya menjadi Rp 17 triliun atau Rp 18 triliun," kata Slamet kepada media, Rabu (1/7/2020) kemarin.

Slamet menjelaskan, ketika NTP dan NTN menjadi indikator dalam penyusunan RAPBN 2021, sudah selayaknya program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengulang program sebelumnya.

"Program Kementan (Kementerian Pertanian) dengan seluruh dirjennya seharusnya tidak meng-copy paste. Tapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani. Jadi tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan," ujar Slamet.

BACA JUGA: DPR RI Kritik Rencana PPN Membuat Badan Cadangan Pangan Strategis Nasional Baru

Selain itu, sambung Slamet, pihaknya mengusulkan kartu tani tidak perlu juga diberikan kepada setiap petani.  Pasalnya bisa saja kartu tani dipersiapkan untuk satu kelompok.

"Ada kendala teknis dari para petani terkait kemampuan dan mental dari petani. Ini juga terkait dengan kendala keterpaksaan para petani menjadi petani," tukasnya.