SUKABUMIUPDATE.com - Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR). Hal itu nantinya akan digunakan sebagai model di kantor pusat Kementan maupun Agriculture Operational Room (AOR), yang akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
Gagasan tersebut merupakan wujud komitmen Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membangun pertanian modern berbasis manajemen teknologi informasi yang kuat.
Di sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet, menyoroti beberapa hal dalam pelaksanaan gagasan tersebut, salah satunya soal kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pasalnya, sambung Slamet, pelaksanaan AWR itu, nanti akan terintegrasi dengan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Konstra Tani), dimana ujung tombak program tersebut ada pada PPL.
BACA JUGA: drh Slamet Sebut Omnibuslaw Kebiri Hak Legislasi DPR RI
"Saya ingin menguatkan sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Pak Menteri, terkait dengan AWR yang di presentasikan luar biasa, mudah-mudahan niat baik ini menjadi pembangkit dalam peningkatan kesejahteraan petani. Hanya kata terakhir tadi yang ingin saya sambungkan dengan keluhan dari bawah, yaitu terkait nasib PPL ke depan," kata Slamet kepada sukabumiupdate.com, Selasa (17/2/2020).
Slamet mengatakan, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap posisi PPL tersebut. Jangan sampai, sambung Slamet, PPL ini dijadikan sebagai ujung tombak tetapi juga menjadi ujung tombok dalam pelaksanaan AWR nanti.
"Maka pesan saya, AWR akan bisa jalan dan PPL ini menjadi ujung tombak untuk adanya peningkatan pemberdayaan petani. Tapi jangan sampai, PPL sendiri juga menjadi ujung tombak," terangnya.
BACA JUGA: Stop Impor! drh Slamet Minta Pemerintah Berdayakan Petani Garam
Sebagaimana dikatakan menteri, sambung Slamet bahwa PPL sudah semuanya memiliki android, tidak perlu dikirim ke Jakarta, tinggal mendengarkan itu.
"Yang jadi permasalahan justru itu, nasib PPL kita jadi tidak jelas, bisa jadi untuk beli pulsa pun mereka harus kredit, dapurnya juga tidak jelas, gajinya tidak jelas," tandas Slamet.
