SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet, angkat suara terkait munculnya polemik soal Laut Natuna Utara. 

BACA JUGA: Sosialisasi Empat Pilar di Purabaya Sukabumi, drh Slamet: Pancasila Sudah Final

Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, Slamet mengatakan, kembalinya kapal-kapal asing tersebut disebabkan kayanya sumber daya perikanan. Seperti ikan tuna, cakalang, dan tongkol, dimana jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, Laut Natuna Utara juga kaya akan sumberdaya minyak dan gas. Ini yang diincar China.

"Kata kunci dari persoalan di Natuna yakni eksistensi. Pemerintah atau nelayan Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut," ucap Slamet kepada sukabumiupdate.com, Jumat (10/1/2020).

Slamet menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, telah melarang aktivitas kapal nelayan berukuran 150 GT untuk hadir di Laut Natuna Utara, karena dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Kebijakan tersebut membuat perairan ZEE Natuna kosong, sehingga kapal China dengan leluasa masuk," tambah legislator asal Sukabumi ini.

Menteri Susi Pudjiastuti, kata Slamet, mengutip pernyataan pengamat transportasi darat dan laut, Bambang, telah menerbitkan Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE No D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI.

BACA JUGA: drh Slamet Minta Menteri LHK Selesaikan Pekerjaan Rumah, Terutama Kebakaran Hutan

"Peraturan ini membatasi aktivitas kapal nelayan tanah air. Akibatnya ribuan kapal nelayan dengan GT diatas 150 GT, tidak boleh beroperasi. Kapal kapal bertonasi besar ini mangkrak di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, dan Banyuwangi. Sedangkan kapal-kapal kecil tidak mampu mencapai perairan ZEE," jelas Slamet.

Slamet berharap, KKP di bawah Menteri Edhy Prabowo, dapat merevisi kebijakan menteri pendahulunya agar ZEE Indonesia di Laut Natuna kembali diramaikan oleh nelayan-nelayan Indonesia, untuk memanfaatkan sumber daya perikanan sekaligus menjaga kedaulatan Negara di wilayah tersebut.

"Saya mengapresiasi Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan pihaknya akan menempatkan satu kapal tanker yang memuat bahan bakar dan keperluan lain di perairan Natuna. Sehingga nelayan tidak perlu bolak balik ke pantai hanya untuk mengisi bahan bakar yang habis," tandasnya.