SUKABUMIUPDATE.com - Pemkot Sukabumi berupaya mendorong pemerintahan yang berkualitas, yang berdampak pada efektivitas pembangunan untuk masyarakat. Salah satunya dengan membangun kesepakatan bersama dengan Perwakilan BPKP Jabar (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Jawa Barat).
Hal ini ditandai penandatanganan MoU antara Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Mulyana serta dihadiri Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada yang digelar di Balai Kota Sukabumi, Rabu, 27 Oktober 2021 kemarin.
''Penyelenggaran pemerintah harus lebih baik dari waktu ke waktu baik segi kualitas dan kuantitas,'' ujar Wali Kota Achmad Fahmi dikutip dari portal resmi dokumentasi pimpinan Kota Sukabumi.
Sehingga pemkot melakukan percepatan dalam usaha memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan baik perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan dan monev yang harus lebih baik sejalan dengan amanat reformasi birokrasi.
Penandatanganan MoU antara Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Mulyana - (dokumentasi pimpinan Kota Sukabumi)</spanOleh karenanya perlu secara khusus menggandeng BPKP melalui MoU sebagai komitmen bersama saling mendukung dan menguatkan. Kehadiran BPKP ini lanjut Fahmi, adalah sebagai sebuah pendampingan, pembinaan dan menjalin hubungan yang baik.
Sebelumnya, Inspektorat Kota Sukabumi meluncurkan inovasi PAKAR” Portal Pengaduan dan Konsultasi Aparatur dan Masyarakat yang menyediakan sarana informasi pengawasan dan konsultasi. Selain itu menggelar sosialisasi SPIP terintegrasi dan manajemen risiko indeks melibatkan BPKP dan KPK agar ASN memiliki pemahaman yang sama.
Baca Juga :
Nantinya setelah penandatanganan ada turunan yang harus disiapkan. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Mulyana mengatakan, setelah ditandatangani kerjasama maka bisa segera ditindaklanjuti rencana tindak program. Penekanannya pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian berjalan dengan baik.
Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Een Rukmini menambahkan, kerjasama ini dalam rangka manajemen pengelolaan pemerintahan daerah. Terutama consulting tugas inspektorat seperti audit dan monev yang dilakukan
