SUKABUMIUPDATE.com - Pendataan warga miskin di Indonesia harus dibenahi karena kisah mereka yang tak pernah menerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah bukan isapan jempol. Bahkan kasus seperti ini ditemukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hari Selasa kemarin, 3 Agustus 2021.

Lewat akun facebook Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, temuan ini menjadi catatan khusus. "Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan di masa pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bantuan sosial," tulis admin akun tersebut, Rabu (4/8/2021).

Dalam kunjungannya, Menko PMK Muhadjir Effendy melihat sudah banyak keluarga kurang mampu menerima bansos, namun di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Menko PMK masih menemui warga kurang mampu dan penyandang disabilitas lumpuh, tidak menerima bantuan sosial. 

"Di Desa Sukaraja, dia masih menemui adanya warga miskin yang tidak menerima satupun dari skema bansos yang ada."

Karenanya, Menko Muhadjir meminta pemerintah daerah mencatat warga yang tidak terdata agar segera diusulkan untuk masuk dalam DTKS. "Hal itu supaya warga yang membutuhkan bisa menerima skema bantuan sosial dari pemerintah," tegas admin akun Kemenko PMK.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat kunjungan ke Desa Sukamantri Cisaat, Menko Muhadjir Effendy meminta perangkat desa memastikan bantuan sosial alias bansos diterima warga yang tepat sasaran. Muhadjir mengecek distribusi bantuan sosial di Desa Sukamantri, baik yang rutin seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, maupun bantuan Covid-19 seperti Bantuan Sosial Tunai atau BST, beras Bulog, dan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa.

"Saya lihat tadi masih ada beberapa orang kepala keluarga, yang menurut saya layak untuk dapat, saya minta untuk segera ditangani," kata dia. "Sesuai dengan pesan presiden, tidak boleh ada warga yang membutuhkan, sampai tidak mendapatkan. Karena itu saya juga pesan kepada seluruh perangkat desa agar betul-betul melihat warganya, jangan sampai ada yang kelewatan," tambah Muhadjir.

Ia pun mencontohkan distribusi bantuan sosial yang menurutnya kurang tepat sasaran ketika melihat ada warga, yang mohon maaf dalam keadaan lumpuh. "Tadi saya lihat misalnya ada warga yang lumpuh, tapi malah gak kebagian, belum dihitung. Maka tadi sudah saya minta untuk segera dieksekusi, diberi," imbuh dia.

Selain itu, Muhadjir juga meminta para kepala desa mengecek warganya yang menerima bantuan, namun tidak terdaftar di sistem Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara. Himbara sendiri merupakan sebutan untuk empat bank BUMN. Ada empat daftar bank Himbara di Indonesia, yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.

"Tadi Bu Mensos (Menteri Sosial) sudah pesan, memang ada data-data yang tidak bisa dimasukkan di dalam sistem bank Himbara. Untuk mereka akan tetap diberi, tapi melalui PT Pos. Sehingga nanti seluruh kepala desa, jika ada warganya yang mestinya dapat, tapi tidak karena datanya tidak masuk ke sistem Himbara, maka dilaporkan untuk diberikan bantuan melalui PT Pos," kata dia.