SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Jabar (Jawa Barat) Lina Ruslinawati mengomentari rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah. Anggota Fraksi Partai Gerindra ini tolak impor beras karena petani saat ini menghadapi masa panen raya.
Menurut Lina, rencana impor beras oleh pemerintah tidak dengan kajian matang karena saat ini sejumlah petani di Indonesia akan menghadapi masa panen raya. "Saya menolak karena harga gabah akan jatuh, kasian petani," tegasnya kepada sukabumiupdate.com, Rabu (17/3/2021).
Rencana impor beras oleh pemerintah lanjut politisi asal Sukabumi ini dibahas khusus oleh fraksi Gerindra. "Kami fraksi gerindra menolak rencana tersebut," sambungnya.
Lina menegaskan sebelum impor beras terjadi harga gabah di tingkat petani secara nasional itu sudah jauh di bawah HPP (harga pokok penjualan). "Gimana nanti saat beras impor datang. Saya juga baca itu stok beras nasional di gudang Bulog juga masih banyak. Kok mau impor lagi, untuk siapa," beber Lina.
Baca Juga :
Ia juga mempersoalkan kurang akurnya jajaran kementerian soal impor beras. Seharusnya menurut Lina, Kementerian Pertanian memasok data pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk Kementerian Perdagangan yang merencanakan impor beras.
"Cek saja sendiri, beras di pasar masih ada. Petani bentar lagi panen raya. Jika panen raya terjadi dan beras impor masuk, numpuk tuh beras di pasar. Harga pasti anjlok, kasian petani," pungkasnya.
Mengutip tempo.co, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air.
Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah. "Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.
Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
