SUKABUMIUPDATE.com - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali melakukan monitoring Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2020-2021 di tengah pandemi Covid-19.

Dilansir dari laman resmi media sosial (medsos) Facebook (FB) DPRD Provinsi Jawa Barat, monitoring dilakukan di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat, Kamis (23/7/2020).

BACA JUGA: Komisi V DPRD Jabar Tinjau Pelaksanaan Pembelajaran Daring di SMAN 1 Depok

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Muiz, dalam akun resmi Instagram (IG) menuturkan, dalam kunjungannya itu menampung permasalahan dan aspirasi terkait dengan gedung sarana-prasarana.

"Selain itu SDM (Sumber Daya Manusia) kependidikan, fasilitas dan penerapan pembelajaran dengan online di era new normal," tulis Muiz di akun Instagramnya.  

Ia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dan ditemukan vaksinya, sehingga aktifitas ekonomi segera pulih kembali. 

Sementara itu, anggota komisi V DPRD Provinsi Jabar, Sri Rahayu Agustina, menyebut banyak orang tua siswa merasa terbebani dengan pemberlakukan metode pembelajaran yang dilakukan secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Hal tersebut menimbulkan dilematis bagi para guru, disamping harus memberikan pembelajaran bagi para siswa, guru pun kini dihadapkan dengan pemberlakuan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

"Namun hal tersebut harus dipahami, bahwa Pemerintah Pusat belum memperbolehkan untuk dilakukannya metode pembelajaran secara langsung atau tatap muka," ucap Sri di akun medsos Facebook DPRD Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA: Berkunjung ke RSLU Sukabumi, Abdul Muiz: Panti Membutuhkan Pemakaman Khusus

Selain merasa terbebani dengan PJJ, Sri menyebut permasalahan lain yang dikeluhkan oleh para orang tua siswa adalah ketidaktersedianya kuota dan gawai. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu, ketersediaan jaringan masih terbatas. Namun, lanjut Sri sudah dapat teratasi oleh pihak KCD dan Pengawas Sekolah di masing-masing wilayah.

"Terselesaikan dengan solusi yang dibuat oleh KCD Pendidikan dan Pengawas Sekolah. Ketika mereka tidak memiliki kuota atau gawai maka guru mendatangi siswa tersebut. Kita mencari solusi dan bagaimana dalam situasi yang cukup sulit ini, kita tetap memberikan pendidikan kepada siswa-siswi di jenjang SMA dan SMK," tandasnya.