SUKABUMIUPDATE.com - Salah satu program unggulan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi nomor urut 1 Adjo Sardjono-Iman Adinugraha (AMAN) dibidang pertanian antara lain akan membebaskan pajak bumi bangunan (PBB) lahan pertanian.
"PBB dari pertanian itu pajak paling banyak tapi nominal dari lahan pertaniannya itu sendiri tidak seberapa dalam pemasukan terhadap PAD (pendapatan asli daerah). Dari tanah sawah kurang dari Rp 10 miliar. Jadi kami bebaskan saja pajak PBB pertanian untuk mendorong gairah para petani juga agar tidak lagi memikirkan pajak lahan pertaniannya," kata Adjo Sardjono, Kamis (1/10/2020).
BACA JUGA: Pesan yang Didapat Adjo-Iman dari Silaturahmi dengan Kiai Amang Cicurug Sukabumi
Adjo menjelaskan saat ini nominal PAD Kabupaten Sukabumi mencapai Rp 600 miliar. Pemasukan dari PBB kurang dari 10 persennya atau setara Rp 40 miliar.
Dengan dibebaskannya pajak PBB lahan pertanian, Adjo akan mengoptimalkan pendataan ulang objek pajak di wilayahnya. berkurangnya lahan produktif, Adjo menyatakan, bakal mendorong adanya konsep lahan pertanian berkelanjutan. Intervensi kebijakan jadi pilihannya, lewat pembuatan peraturan daerah serta peraturan bupati.
"Ini jadi perhatian kita dan juga untuk membantu sarana produksi pertanian. Para penyuluh juga kiga berikan kemudahan. Termasuk akses buat mendapatkan benih dan pupuk," kata Adjo sembari menambahkan potensi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian masih cukup tinggi apabila pasca panen juga digarap dengan melibatkan usaha kecil dan mikro.
BACA JUGA: Adjo-Iman Siapkan Formula Cegah Bank Emok di Sukabumi
Peningkatan kapasitas saluran irigasi juga perlu dijadikan priotas dalam mendukung pengembangan usaha pertanian.
Menyoal industri perikanan yang ada di kawasan selatan Kabupaten Sukabumi, calon wakil bupati Iman Adinugraha menjanjikan adanya pelayanan perizinan yang lebih praktis ke depannya. Pembenahan sektor perizinan ini penting agar calon investor tidak ragu menanamkan modalnya di Sukabumi pada berbagai sektor.
Yang belum digarap baik adalah pembangunan pelabuhan samudera dan zona industri perikanan. Iman menuturkan, pembangunan pelabuhan samudera bisa menambah jalur distribusi produksi perikanan serta pertanian. Selama ini distribusi hanya mengandalkan jalur darat yang terbatas tonase-nya.
Pelabuhan perikanan samudera ini memungkinkan fasilitas berlabuh kapal dengan ukuran lebih dari 60 gross ton. Saat ini di Palabuhanratu, ibukota Kabupaten Sukabumi kapasitas kapal yang diperbolehkan antara 30-60 gross ton karena statusnya masih pelabuhan perikanan nusantara.
"Kami ke depan akan jemput bola agar bisa memberikan (informasi) potensi yang kami miliki kepada investor sehingga mereka tertarik dan mau berinvestasi di Sukabumi," ungkap Iman.
