Bantuan Rp 500 Ribu Untuk Warga Jabar Terdampak Corona, Kades di Sukabumi Minta Dikaji

SUKABUMIUPDATE.com - Para kepala desa (kades) di kabupaten Sukabumi meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengkaji lagi terkait kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal pemberian bantuan Rp 500 ribu kepada para keluarga yang terdampak penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Kades di Kabupaten Sukabumi bukannya tidak setuju dengan bantuan tersebut. Namun yang menjadi khawatirannya adalah pembagiannya. Pasalnya bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian masyarakat Jawa Barat, sesuai data. Data tersebut berdasarkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 dan non DKTS.

BACA JUGA: Keluarga Miskin Terdampak Corona di Jabar akan Diberi Bantuan Rp 500 Ribu

Karena tak semua dapat bantuan sosial, maka para kepala desa khawatir akan menjadi sasarannya dan bahkan memunculkan konflik di tengah masyarakat.

Bantuan yang diberikan sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga (kk) per bulan itu tidak semuanya dalam bentuk uang tunai, rinciannya dua per tiga dari nilai bantuan tersebut adalah sembilan bahan pokok (sembako). Dengan demikian, bantuan ekonomi senilai Rp 500 ribu itu terbagi atas Rp 350 ribu dalam bentuk sembako dan Rp 150 ribu dalam bentuk tunai.

Bahkan Kades Tenjolaya Kecamatan Cicurug, Aryo Bangun Adinoto sampai membuat surat terbuka kepada Gubernur Jawa Barat yang diposting di akun Facebooknya. Inti dari surat terbuka itu meminta Gubernur mengkaji secara matang tentang bantuan tersebut.

"Bapak gubernur yang terhormat.seandainya kalo bapak mau memberikan bantuan langsung kepada masyarakat desa hanya sebagian kecil..tolong dikaji dulu.dan kalo hanya sebagian kecil yang mendapatkan mendingan tidak usah..kasihan masayarakat yang tidak mendapatkan bantuan.karna kondisi hari ini semuanya terdampak ..masyarakat yang berpenghasilan tinggi pun hari ini banyak yang tiba tiba tidak berpenghasilan..apa lagi masyarakat yang berpenghasilan harian rendah.." tulis Aryo.

"dulu jaman luncuran pemerintah pusat yang namanya BLT.banyak korbannya..hanya kebijakan kenaikan BBM.dan masyarakat diberi bantuan langsung tunai..terjadi konflik sosial sampai sampai ada kantor desa yang dibakar..apa lagi sekarang semua terdampak karna banyak masyarakat yang dirumahkan.bisnisnya berhenti..jualannya tidak laku..dan sekarang masyarakat mudah sekali meng akses berita yang muncul.bahkan bantuan belum turun banyak yang sudah menanyakan dan mengaku kami sangat terdampak virus corona," tulisnya lagi.

Aryo mengungkapkan, Corona memang membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat. Bahkan, sampai ada kejadian warga yang datang meminta bantuan pemerintah desa agar tidak ditagih bank emok.

"contoh yang kami rasakan..masyarakat yang pinjam berbondong bondong kedesa ingin ada kebijakan dari kepala desa untuk membuat kebijakan supaya menghentikan penagihan kepada bank emok yang ada didesa.apa lagi sipatnya bantuan kami yang bersentuhan langsung dengan rakyat kami didesa.." ungkap Aryo dalam postingannya.

"bapak gubernur tujuan bapak sangat mulia tapi kalo tidak merata.akan jadi malapetaka..mudah mudahan ada yang menyampaikan ke bapak gubernur..dan menjadi pertimbangan..untuk memberi bantuan langsung kepada masyarakatnya.dibagi rata..kebagian semuanya.walau hanya 50 rb per kk..atau semua diberi sembako yang penting tidak pilah pilah..kami di desa melihat langsung mendengar langsung dari masyarakat." kata Aryo mengakhiri tulisannya.

Selain Aryo, hal serupa juga diungkapkan Kepala Desa (Kades) Berekah Kecamatan Bojonggenteng Andri. Dalam postingannya di akun Facebook Juragan Hajat Andri Berekah, Andri mengungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan untuk membantu 1 Juta Kepala Keluarga yang terpukul akibat Covid-19. Anggaran yang disiapkan pun sangat besar kurang lebih Rp 5 triliun.

Menurut Andri berdasarkan data BPS, jumlah Kepala Keluarga yang sangat miskin di Jawa Barat itu sekitar 2.39 juta KK dan Kepala Keluarga yang miskin sekitar 3.57 juta KK.

"Artinya ada sekitar 5.96 juta KK di Jawa Barat yang harus dibantu. Dari jumlah tersebut, 1.59 juta Kepala Keluarga telah dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui program PKH dan BPNT. Sisanya sekitar 4.37 jt KK belum mendapatkan bantuan," tulis Andri.

"Seandainya benar terjadi bahwa Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan tunai untuk 1 juta KK di Jawa Barat, maka bagaimana nasib 3.37 juta KK yang tidak kebagian? Tentunya ini akan menciptakan konflik baru di masyarakat. Baik konflik horizontal maupun vertikal " tulis Andri.

Hal yang sama juga diungkapkan Kades Sukajaya kecamatan sukabumi Deden Gunaefi. Dia juga menginginkan bantuan Rp 500 ribu itu dikaji lagi. Di akun Facebook miliknya, Deden mengshare surat terbuka Kades Tenjolaya Kecamatan Cicurug, Aryo Bangun Adinoto.