Light Dark

Datangi Stasiun Kereta, PMII Kota Sukabumi Pertanyakan Kenaikan Tarif KA Pangrango

Sukabumi | 12 Sep 2018, 15:35 WIB
Dialog PMII bersama petugas Stasiun KA Kota Sukabumi. | Herlan Heryadie

SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Sukabumi menyambangi Stasiun Kereta Kota Sukabumi, Rabu (12/9/2018) siang. Mereka mempertanyakan kenaikan tarif tiket KA Pangrango yang awalnya dilakukan diam-diam.

Ketua Umum Cabang PMII Kota Sukabumi, Budiman, mengatakan dalam audiensi juga dibahas mengenai gambaran umum pelayanan KA Pangrango  relasi Sukabumi-Bogor.

BACA JUGA: Tarif KA Pangrango Naik, Ketua DPRD Kota Sukabumi: Kami Tidak Bisa Melakukan Apa Pun

"Yang biasa tiket kelas ekonomi itu Rp 30 ribu menjadi Rp 35 ribu, dan tiket kelas eksekutif biasanya kisaran Rp 70 ribu menjadi Rp 80 ribu. Berkenaan dengan hal itu, kami mewakili masyarakat ingin mendengar langsung seperti apa penjelasan PT KAI," kata Budi kepada sukabumiupdate.com usai audiensi.

Budi menilai, kenaikan tarif secara sepihak itu berdampak besar. Namun di sisi lain, masyarakat juga masih bergantung pada moda transportasi massal tersebut. Meskipun masyarakat pengguna kereta mengeluhkan kenaikan tarif tersebut.

"KA Pangrango ada kenaikan tiba-tiba, sedangkan di daerah lain masih relatif stabil. Maka, kami meminta kepada PT KAI untuk segera memberikan kejelasan melalui audiensi ini. Sayangnya, tidak ada jawaban yang jelas dan alasan yang bisa diterima masyarakat," ungkap Budi.

BACA JUGA: Tarif Naik, KAMMI Sukabumi Sebut KA Pangrango Tak Lagi Jadi Solusi Kemacetan

Ia menyebut, PMII Kota Sukabumi rencananya akan meminta penjelasan langsung kepada pihak PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Ia berharap, PT KAI Daop 1 bisa menimbang ulang kebijakan kenaikan tarif KA Pangrango. Kalau memang tetap naik, kata Budi, masyarakat harus tahu alasan yang jelas mengapa tarif tersebut dinaikkan.

"Kalau untuk perbaikan fasilitas, untuk keamanan dan kenyamanan, atau banyak peminat, itu dapat diterima. Tapi ini tidak memberikan kepastian dan kejelasan. Banyak masyarakat yang merasa kecewa. Karenanya, kami akan berusaha untuk mencari kejelasan," tutup Budi.

Image

Ardi Yakub

Reporter

Image

Ardi Yakub

Redaktur

Image

HERLAN HERYADIE

Reporter