SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono mengikuti kegiatan Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Pendopo Sukabumi, Rabu (26/8/2020)

Acara yang digelar Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) ini diikuti Presiden Joko Widodo serta seluruh gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

BACA JUGA: Perdana! Begini Gaya Kece Jokowi Naik Motor Chopper di Sukabumi

Dalam paparannya Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, sasaran acara ini mencakup dua hal yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK).

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali komitmennya bersama seluruh jajaran pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Terkait aksi pencegahan korupsi, saya telah meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan reformasi sektor perizinan dan sektor pelayanan publik. Di mana sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan rakyat, seperti pelayanan administrasi pertanahan, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan lainnya," jelasnya.

BACA JUGA: Resmikan Tol Bocimi Seksi I, Jokowi: Sukabumi Punya Semuanya

Presiden juga minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola perpajakan dan penerimaan negara, terutama dalam pengelolaan sektor pangan dan sumber daya alam. Selain itu, prioritas juga diberikan pada peningkatan transparansi penyaluran dana hibah, bantuan sosial, dan pengadaan barang dan jasa.

"Saya sudah perintahkan untuk penyaluran bantuan sosial dan dana hibah harus lewat banking system," tegasnya.

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, Presiden mendukung penuh penguatan KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian.

BACA JUGA: Soal Bandara Sukabumi, Jokowi: Tahun Depan Sudah Dimulai

"Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi di Kejaksaan, di Kepolisian agar menghasilkan penegak- penegak hukum yang profesional. supaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif," jelasnya.

Selain langkah pencegahan dan penegakan hukum, tambah Presiden, perlu memperkuat budaya anti korupsi, baik di kalangan penyelenggaraan negara maupun masyarakat. "Kita perlu membudayakan sikap jujur, berintegritas, serta tidak permisif pada pungli, suap, maupun tindak pidana korupsi lainnya" tegas Presiden.

Hadir mendampingi Wabup dalam kesempatan tersebut Kepala Inspektorat, Kepala BKPSDM, Kepala Bappenda, Kadisdukcapil, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan serta Sekretaris Dinas Pertanian.