SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya memperbaiki komunikasi publik terkait layanan kepada masyarakat khususnya ditengah pandemi virus corona. Pemda meminta seluruh organisasi perangat daerah melakukan penanganan covid-19 dengan baik dan meningkatkan efektifitas saluran komunikasi publik.

Hal ini terungkap dalam rapat membahas teknis penyelenggaraan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid 19 Kabupaten Sukabumi (PIKOKAMI) di Pendopo Sukabumi, hari Senin awal pekan silam (13/4/2020). Rapat yang dipimpin i Sekretaris Daerah Iyos Somantri mengevaluasi kerja Dinas Kominfosan dan Dinas Kesehatan terkait komunikasi publik terkait kinerja penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Dikutip dari akun medsos resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam rapat tersebut Sekda menekankan penanganan covid 19 merupakan kerja bareng dan kerja ikhlas, serta wajib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing OPD. Tugas kominfo disamping media centre juga sebagai pengolah data, adapun Dinas Kesehatan bertugas sebagai juru bicara, sementara ditataran operasionalisasi lapangan, perangkat daerah lainnya ikut terlibat.

BACA JUGA: Bantuan Terdampak Covid-19 di Sukabumi Harus Tepat Sasaran, OPD Wajib Singkronisasi Data

“Seluruh kegiatan di gugus tugas ini, laporannya harus tertib administrasi baik perhari maupun mingguan, data kegiatan masuk ke kominfo untuk diolah validitas dan akurasinya kemudian dipublikasikan,” terangnya.

Hal tersebut, menurut Sekda, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang bisa difahami demi mewujudkan rasa aman publik. “Perangkat daerah lainnya harus menyampaikan laporan kegiatannya ke kominfo supaya bisa menjadi data untuk dipublikasikan, kita ingin meyakinkan pada masyarakat bahwa langkah langkah yang kita lakukan semua bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” beber Sekda 

Terkait pengaduan masyarakat tentang covid 19 melalui call centre harus benar benar ditanggapi dan direspon dengan cepat oleh petugasnya. “Sampaikan jawaban yang jelas dan bisa dimengerti oleh masyarakat, hal lain mengenai bantuan bantuan yang masuk dari pihak swasta supaya dicatat dan di inventarisir dengan baik, kemudian penyalurannya harus tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan,” pungkasnya.