SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi kembali tentang bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Sejatinya, para Kades di Kabupaten Sukabumi mendukung program pemerintah yang ingin membantu masyarakat terdampak Covid-19 dengan memberikan uang Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK).
Namun kades khawatir dengan pembagiannya, sebab tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Apabila seperti itu, kades khawatir bantuan ini malah menimbulkan konflik.
BACA JUGA: Kades di Cicurug Sukabumi Ini Bingung Tangani Covid-19 di Tingkat Desa, Ini Sebabnya!
Tak hanya bantuan dari provinsi saja, Kades pun meminta bantuan dari pemerintah pusat yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak wabah Corona atau Covid-19 dievaluasi.
"Menyangkut bantuan dari (pemerintah) pusat maupun provinsi, kita sebetulnya berterimakasih kepada (pemerintah) pusat, provinsi dan kabupaten. Tapi membantunya jangan parsial jangan sepotong-septong. Rakyat hari ini sudah miskin semua (dampak Covid-19). Kalau misalkan itu (bantuan sosial) tidak semuanya diberi lebih baik tidak. Kami ingin ketenangan, rakyat kami ingin tenang. Jangan sampai karena Rp 500 ribu nanti jadi konflik," jelas Ojang Sopandi, Kades Jambenenggang.
BACA JUGA: Bantuan Rp 500 Ribu Untuk Warga Jabar Terdampak Corona, Kades di Sukabumi Minta Dikaji
Ojang mengatakan, dirinya mengusulkan 2.050 Kepala Keluarga (KK) di Desa Jambenenggang untuk mendapatkan bantuan sosial. Apabila yang diberi bansos cuma 500 KK, maka akan menjadi pertanyaan bagi 1.500 KK yang tidak kebagian. "Ini akan terjadi konflik, lebih baik tidak kalau memang ini tidak semua diberi (bansos)," jelas Ojang.
Apalagi saat ini, kata Ojang, semenjak Corona menyebar banyak masyarakat yang tidak bekerja. Disaat masyarakat kesulitan lalu muncul bantuan yang dibagikan secara parsial, hal itu begitu rentan dan mudah memicu konflik sosial.
BACA JUGA: Pemdes Panumbangan Sukabumi Imbau Bank Emok Tak Beroperasi Selama Wabah Covid-19
Menurut Ojang, saat ini laju ekonomi di desa tersendat karena ibu kota mengurangi aktivitas dampak dari Corona. Ekonomi di desa pun tergantung dari kota-kota besar, diantaranya untuk menjual hasil bumi. "Kecuali Jakarta dibuka sekarang," jelasnya.
Dalam hal ini, para kades melalui Apdesi Kabupaten Sukabumi meminta Gubernur mengevaluasi bantuan sosial Rp 500 ribu tersebut.
