SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi, Fajar menyampaikan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bojonggenteng didominasi usulan prioritas pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Bappeda Kabupaten Sukabumi Beberkan Prioritas Usulan Musrenbang Kecamatan
"Usulan ini nantinya akan kita bawa ke tingkat kabupaten, kemudian kita liat dari sisi prioritasnya apakah sesuai dengan perencanaan di tingkat kabupaten," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Kamis (13/2/2020).
Menurut Fajar, di sejumlah wilayah dalam Musrenbang masyarakat banyak yang mengusulkan terkait dengan infrastruktur. Ia menjelaskan, infrastruktur itu bukan hanya membangun jalan dan irigasi, tetapi pembangunan terkait pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi juga perlu juga diperhatikan.
"Yang saya harapkan menggali potensinya di kecamatan ini. Kalau di sektor pertanian itu butuh apa sih?, bukan hanya bantuan dari segi infrastruktur, karena infrastruktur itu bukan hanya jalan saja. Tetapi sarana prasarana termasuk alsintan (Alat mesin pertanian), bangunan untuk pengolahan hasil pertanian, bahkan bisa sampai dengan rumah kemasan, sehingga terjadi kesinambungan mulai dari hulu sampai ke hilir," terangnya.
Ia menilai kondisi jalan yang sempit membuat wilayah Bojonggenteng enggan dilirik investor. Bahkan Kepala Desa Berkah Andri dalam Musrenbang tersebut menuturkan, sempat datang pengusaha yang hendak berinvestasi di desanya, namun ketika melihat kondisi jalan, investor itu mengurungkan niatnya.
BACA JUGA: Bappeda Persiapkan RPJMD Sukabumi, Aep: Akselerasi Tidak Bisa Biasa Saja
"Makanya kami minta kepada UPTD PU untuk mendata ruas jalan mana saja yang masih dirasakan kurang lebar," tandasnya.
Sementara itu, Camat Bojonggenteng Riny Zahkroh menambahkan di Musrenbang tahun ini mengahasilkan 30 usulan prioritas. Usulan-usulan tersebut masih menyangkut aspek insfrastruktur di wilayah Kecamatan Bojonggenteng.
"Kita sudah ikhtiar untuk memasukkan usulan ini dari desa dan lintas sektor. Kemudian kita sudah memfasilitasi dengan memasukan ke Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) online dengan beberapa syaratnya, dan kita tinggal mengawal," pungkasnya.
