Menu

14 Des 2018, 19:29 WIB

Soal Rotasi, GMNI Laporkan Pemkot Sukabumi ke Kemendagri dan Pemprov

Massa Aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi melakukan aksi bakar ban di depan Balai Kota Pemerintah Kota Sukabumi, Kamis (13/12/2018). | Sumber Foto:Muhammad Gumilang

SUKABUMIUPDATE.com - Setelah sebelumnya melakukan aksi di depan Balai Kota Sukabumi pada hari Kamis, (13/12/2018), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi memutuskan mengadukan permasalahan mutasi rotasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan surat tembusan ke Gubernur Jawa Barat.

Adapun tuntutan dan pelaporan yang dilakukan GMNI Sukabumi kepada Pemkot Sukabumi antara lain, GMNI menginginkan Kemendagri dapat meninjau ulang proses mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Sukabumi, lalu GMNI Sukabumi menginginkan adanya pemeriksaan atas rotasi mutasi tersebut karena dianggap rawan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sekretaris Jendral (Sekjen) GMNI Sukabumi, Dasep Indra Witarsa, mengatakan, sebagai tindak lanjut dalam upaya pengawalan dan pengawasan terhadap Pemkot Sukabumi, pihaknya akan terus memantau kinerja dan roda pemerintahan agar menjadi perbaikan dan pembenahan dalam melaksanakan amanat yang di berikan masyarakat Kota Sukabumi.

"Komitmen GMNI, kami akan terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah," kata Dasep kepada sukabumiupdate.com, Jumat (14/12/2018).

Dasep menambahkan, apa yang dilakukan GMNI Sukabumi dengan cara melakukan kritik kepada Pemkot Sukabumi adalah tak lain keinginan untuk mendorong terwujudnya Kota Sukabumi yang baik sebagaimana yang telah dicetuskan dalam visi dan misi Pemkot Sukabumi.

"Sebagaimana cita-cita bersama seluruh warga Kota Sukabumi, yakni pemerintahan yang bersih dari KKN," terangnya.

BACA JUGA: Bakar Ban Depan Pemkot Sukabumi, GMNI Anggap Rotasi 69 Pejabat Bermasalah

Dasep berharap, lembaga terkait dapat merespon upaya yang pihaknya lakukan, dalam hal ini Kemendagri menurutnya perlu turun tangan meninjau atas apa yang terjadi di Kota Sukabumi.

"Serta pihak Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah pusat juga bisa mengevaluasi atas peristiwa rotasi dan mutasi yang kami nilai cacat hukum," pungkasnya.

Reporter : MUHAMMAD GUMILANG
Redaktur : ANDRI S
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Suhendi (42 tahun) warga Kampung Pajagan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi masih terbaring lemah di ruang instalasi gawat darurat (IGD) RS Palabuhanratu, Minggu (5/7/2020). Suhendi menjadi korban...

SUKABUMIUPDATE.com - Media Center Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Kota Sukabumi kembali merilis perkembangan kasus Covid-19 di Kota Sukabumi. Tercatat tiga pasien positif Covid-19 dinyatakan sembuh. Data per hari ini,...

SUKABUMIUPDATE.com - Dua orang pelaku pencurian toko di Kampung Selakopi, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi diciduk aparat Polsek Cibadak, Minggu (5/7/2020). BACA JUGA: Diduga Maling Angkot, Pria di Jampang Kulon...

SUKABUMIUPDATE.com - Pandemi virus corona Covid-19 belum selesai. Kementerian Pertanian (Kementan) Indonesia berinisiatif membuat kalung antivirus yang diyakini bisa membunuh virus corona hingga 80 persen. Mengutip Suara.com, kalung antivirus itu...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya