Menu

13 Des 2018, 14:03 WIB

Bakar Ban Depan Pemkot Sukabumi, GMNI Anggap Rotasi 69 Pejabat Bermasalah

Aksi bakar ban di depan Balai Kota dalam aksi unjuk rasa GMNI. | Sumber Foto:Garis Nurbogarullah

SUKABUMIUPDATE.com - Rotasi jabatan di lingkungan Pemkot Sukabumi menuai reaksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). GMNI menganggap rotasi jabatan tersebut cacat hukum.

Hal tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi Jalan R Syamsudin, Kecamatan Cikole, Kamis (13/12/2018).

Pantauan sukabumiupdate.com, mahasiswa bergerak dari Lapang Merdeka dengan membawa bentangan spanduk bertuliskan" Rotasi Cacat Hukum". Kemudian berorasi di bundaran Tugu Adipura dan aksi dilanjutkan ke Balai Kota Sukabumi. Aksi sempat diwarnai bakar ban di depan gerbang Balai Kota.

Sekjen GMNI Sukabumi, Dasep Indra Witarsa menilai rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Sukabumi tidak melalui mekanisme dan prosedural.

"Rotasi dan mutasi oleh Fahmi sudah cacat hukum, karena rotasi dan mutasi bisa dilakukan apabila masa kepemimpinannya sudah melewati dari enam bulan. Sedangkan kepemimpinannya baru 103 hari, walaupun kita ketahui rotasi dan mutasi itu diajukan oleh PJ Wali Kota Sukabumi, Dady Iskandar tetapi tetap saja, hal itu harus ada surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan Mendagri, kata Dasep.

Sedangkan per 3 Agustus, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan rekomendasikan ulang tentang rotasi dan mutasi.

BACA JUGA: Rotasi 69 Pejabat Esselon III dan IV di Pemkot Sukabumi, Fahmi: Usulan Bukan Dari Saya

"Kalaupun Fahmi berbicara sudah keluar (surat) Kemendagri, bagaimana surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat per 3 Agustus agar merekomendasi ulang rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Fahmi," tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjelaskan aksi unjuk rasa tersebut sebagai ekpresi yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Dia merasa kalau mahasiswa ikut mengontrol dan peduli terhadap Kota Sukabumi.

"Bagus saya terima, dengan demikian kegiatan pemerintah daerah termonitor, apakah itu yang berhubungan dengan seratus hari kerja atau berhubungan dengan yang lainya," singkatnya usai menghadiri Peringatan Kesetiakawanan Sosial (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Gedung Juang, Kota Sukabumi.

Reporter : GARIS NURBOGARULLAH
Redaktur : ANDRI S
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Tidak nafsu makan umumnya dialami oleh orang yang sedang sakit. Dilansir dari tempo.co, penyebab tidak nafsu makan tak melulu karena sakit, melainkan bisa juga akibat efek samping...

SUKABUMIUPDATE.com - Fika M Parizi dari tim A8 Batik Team berhasil meraih posisi pertama kategori Elite Man dalam kejuaraan MTB XCO Race Open Series 1 Sukabumi. Sedangkan untuk kategori Elite...

SUKABUMIUPDATE.com - Guru wanita di sekolah menengah berhubungan intim dengan siswanya yang berusia 15 tahun. Dikutip dari suara.com. guru bernama Ellarea Silva ini mengajak siswanya bercinta di rumahnya. Silva adalah...

SUKABUMIUPDATE.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat menemukan sekitar dua juta butir pil yang dicurigai sebagai narkoba saat menggeledah empat rumah di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya