SUKABUMIUPDATE.com - Forum guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Sukabumi mengaku kecewa terhadap DPRD Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, permintaan audiensi untuk membahas tindak lanjut upaya peningkatan kesejahteraan honorer di Kabupaten Sukabumi yang dilayangkan melalui surat permohonan sekitar satu bulan lalu, belum ditanggapi.
Perwakilan FPHI Kabupaten Sukabumi, Kris Dwi Purnomo, membenarkan, surat disposisi permintaan audiensi belum kunjung mendapat tanggapan. Ironisnya, salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sudah berbicara kepada publik melalui salah satu media lokal terkait kesejahteraan honorer.
"Bicara di media, tapi surat disposisi kami belum ditanggapi. Bagaimana ceritanya? Tapi audiensi dari bidan langsung diterima," ungkap Kris saat dihubungi sukabumiupdate.com, Jumat (23/11/2018) melalui telepon selulernya.
BACA JUGA: Pengakuan Honorer Sukabumi, Tidur di Aspal Beratapkan Langit Demi Bertemu Jokowi di Istana Negara
Ia mengaku khawatir, apabila permohonan audiensi tersebut tak kunjung mendapat respon dari DPRD Kabupaten Sukabumi, rencana peningkatan kesejahteraan honorer yang merupakan tindak lanjut dari aksi beberapa waktu lalu tidak akan masuk ke penganggaran tahun 2019, sesuai kesepakatan.
"Kami khawatir nanti tidak masuk ke penganggaran 2019. Ini kan hasil usulan aksi kemarin. Saya sudah coba konfirmasi ke Ketua DPRD, katanya masih pada dinas di luar kota, membahas APBD 2019. Janjinya, nanti kami ikut serta di Paripurna. Tapi tetap saja kami galau, karena belum ada keputusan. Mudah-mudahan saja ini hanya kekhawatiran dan DPRD segera menanggapi permohonan audiensi kami," tandasnya.
