SUKABUMIUPDATE.com - Kabupaten Sukabumi bersama 89 daerah lainnya di Indonesia termasuk wilayah rawan stunting. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Jawa Barat sendiri tercatat ada 29,9 persen atau 2,7 juta balita masuk kategori stunting.

Stunting menurut WHO adalah kondisi pertumbuhan anak yang mengalami gangguan akibat asupan gizi yang tidak seimbang (buruk). Kondisi ini membuat anak tumbuh kerdil, tak hanya fisik tapi juga pertumbuhan jaringan otak ikut terganggu.

Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono, Kamis kemarin (22/11/2018) mengikuti Rapat Koordinasi Mendorong Konvergensi/Integrasi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Wilayah Prioritas yang digagas oleh Kementerian Sekretariat Negara RI,diikuti oleh 89 Kabupaten/Kota Se Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sukabumi Melaksanakan Penandatanganan Komitmen bersama upaya Percepatan Pencegahan Anak Kerdil ( Stunting). Adjo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah belakukan berbagai upaya dan dan intervensi penanganan Stunting.

"Salah satunya dengan program yang sifatnya utama yaitu 1000 hari pertama Kehidupan, Peningkatan Kualitas Remaja, Pemberdayaan Orang Terdekat, kelahiran pertama dari mulai hamil dan menyusui, kita intervensi melalui penyuluhan dan kemudian pemberian suplemen, pemberian makanan tambahan, untuk ibu hamil kemudian juga pertolongan persalinan sampai usia 2 tahun" terang Wabup.

BACA JUGA: Di Pekan Raya Sukabumi, Stand Dinkes Berikan Layanan Stunting

Selanjutnya menurut Wabup, penanganan anak usia sekolah (Remaja) yang secara fisik sudah nampak harus diberikan perhatian khusus. "Stunting itu bukan hanya perkembangan fisik yang pendek namun perkembangan otak, namun bukan berarti semua yang pendek stunting, ada memang yang secara fisik pendek tetapi cerdas otaknya" jelasnya.

Wabup menghimbau kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan permasalahan stunting."Tentu saja mulai dari peran orang tua, lingkungan sekolah harus betul-betul sadar, kadang faktor pendidikan orang tuanya juga rendah tentang pengetahuan kesehatan, jadi sejak menjelang pernikahan harus sering melakukan konsultasi, nanti saat hamil harus diperiksa di posyandu atau pusat kesehatan masyarakat, supaya ibu hamil itu nantinya terkontrol asupan gizi dan protein yang bagus,” pungkasnya.