SUKABUMIUPDATE.com - Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berjalan.
Bertempat di Kantor Menteri Ketenagakerjaan RI, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Senin (24/8).
BACA JUGA: BPJAMSOSTEK Terapkan Validasi Berlapis, Pastikan Penerima BSU Tepat Sasaran
Menurut Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
Agus menjelaskan, "Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta".
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.
BACA JUGA: Dukung Program Bantuan Subsidi Upah Pemerintah, BPJAMSOSTEK Kumpulkan Rekening Peserta
"Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang," tutur Agus.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan menyatakan, "Data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan dichecklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada, Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah".
BACA JUGA: Terkait Subsidi Gaji Pekerja, BP Jamsostek Imbau Pemberi Kerja Beri Data Valid
Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini,
"Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," tutup Ida.
BACA JUGA: Menaker Ida Jelaskan Kriteria Penerima Subsidi Upah
Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Sukabumi, Diding Ramdani, mengatakan khususnya di wilayah kerja Kota, Kabupaten Sukabumi, Kota dan Kabupaten Cianjur terus mengumpulkan data nomor rekening peserta dan secara simultan melakukan validasi atas data yang diterima.
BPJAMSOSTEK juga masih mendorong perusahaan yang belum menyampaikan nomor rekening pekerjanya agar kuota calon penerima BSU yang ditargetkan Pemerintah secara nasional sebanyak 15.7 juta segera terpenuhi, ujar Diding.
"Harapan kami jangan sampai ada pekerja yang berhak dan memenuhi ketentuan malah tidak mendapatkan BSU ini, serta semoga BSU untuk pekerja ini dapat tepat sasaran, serta dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari", tutup Diding.
