SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS Abdul Muiz menyatakan, dana bencana yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu dilipatgandakan.
Menurut Muiz, dana bencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 Rp 25 miliar dirasa tidak mumpuni karena Jabar merupakan daerah yang rawan bencana.
BACA JUGA: 97 Titik Banjir di Jabar, Abdul Muiz Dorong Pemprov Gerak Cepat Penanganan
"Kelihatannya dana itu sangat tidak mumpuni, sehingga di internal Komisi V kita mendorong (penambahan dana bencana) bukan berarti kita mengharapkan ada musibah, tapi salah satu bentuk tanggungjawab moril pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kebencanaan di Jabar. Yang notabenya Jabar adalah daerah rawan banjir, longsor, puting beliung dan rawan gempa juga," ujar Muiz kepada sukabumiupdate.com, Rabu (8/1/2020).
"Sehingga sangat wajar kalau kita mengagendakan melipatgandakan (dana bencana) untuk ke depan. Semoga nanti dianggaran perubahan bisa dimaksimalkan," imbuh Muiz.
BACA JUGA: Korban Banjir Meninggal Dapat Santunan Rp 15 Juta
Menurut Muiz, saat ini sudah tersalurkan Rp 2 miliar untuk Kota Bekasi kemudian Kabupaten Bogor Rp 1,5 miliar dari dana bencana Rp 25 miliar yang sudah teragendakan. Selain anggaran, Muiz berharap pemerintah daerah, provinsi dan pusat memiliki langkah strategis untuk mengurangi dampak bencana.
BACA JUGA: Kunjungi Politeknik Sukabumi, Abdul Muiz Dorong Pendidikan Vokasi Siap di Dunia Industri
"Intinya kita akan mendorong ke Pemrov untuk berkomitmen untuk memberikan alokasi dana kebencanaan yang lebih riil sesuai kondisi riil Jabar. Karena kita tidak mungkin menangani dengan mengandalkan anggaran kita, maka kita mendorong semua pihak untuk ikut andil. Termasuk upaya kita, hari ini Insya Allah kita (Komisi V DPRD Jabar) akan kemensos dan BNPB termasuk komunikasi dengan PUPR. Karena salah satu yang terlihat yaitu pengerukan sungai-sungai besar di Jabar," jelasnya.
