SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), mendorong Pemerintah Provinsi Jabar meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang saat ini berada diperingkat terakhir se-Indonesia.

BACA JUGA: Banjir dan Longsor Melanda, Muiz: Dana Bencana Pemprov Jabar Perlu Dilipatgandakan

Anggota Komisi V DPRD Jabar Abdul Muiz mengatakan, pihaknya sudah mengundang sejumlah dinas, Senin (27/1/2020) kemarin, membahas isu IPP Provinsi Jabar terendah di tingkat nasional.

Dalam rapat itu, hadir Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jabar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial (Yanbansos) Setda Jabar.

"Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jabar 2019 saat ini diperingkat 34 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Padahal Indeks tahun sebelumnya berada di peringkat 33. Nilai IPP ini dilihat dari berbagai persoalan seperti persoalan pemuda, tingkat pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan gender," ujar Muiz kepada sukabumiupdate.com, Selasa (28/1/2020). 

Politisi PKS ini menjelaskan, dalam pertemuan itu ada beberapa rekomendasi, diantaranya Biro Yanbansos agar menjalankan peran koordinasi terkait peningkatan IPP Provinsi Jabar.

"Kedua program-program setiap PD yang berkaitan dengan konstituen pemuda agar dishare kepada komisi V, agar bisa dibackup dalam konten, penyediaan peserta dan sosialisasi," teranganya.

BACA JUGA: Revitalisasi Taman Kota Kuningan Gerus Gedung KNPI, Muiz Harus Ada Win-win Solution

Kemudian, masukan terkait kebijakan anggaran yang lebih mendukung program-program peningkatan IPP mohon dikomunikasikan kepada komisi V DPRD sebagai mitra dari PD bidang Kesra.

"Lalu komisi V dan pimpinan PD di sektor kesra wajib meningkatkan perhatian dan persepsi terkait peningkatan IPP Jabar. Termasuk dalam alokasi anggarannya dan melengkapi perangkat peraturan yang mendukung pencapaiannya," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jabar perlu berkomunikasi dengan Bappenas guna mendalami dan mengkoreksi angka-angka IPP Jabar. "Hal itu menjadikan IPP sebagai salah satu konsideran utama dalam kebijakan pembangunan ke depannya," tandas Muiz.