SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Mereka menilai, kenaikan tersebut akan memberatkan masyarakat. 

BACA JUGA: Rencana Iuran BPJS Naik, Begini Reaksi Penolakan dari Mahasiswa Sukabumi

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengungkapkan kenaikan itu jelas sangat memberatkan masyarakat. Apalagi jika melihat history yang lalu, menurutnya pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang sempurna, padahal penyempurnaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Nah di saat masyarakat mengharapkan ada pemyempurnaan pelayanan, sekarang akan ada peningkatan iuran BPJS, ini tentunya cukup berat bagi masyarakat," ujar Yudha kepada sukabumiupdate.com, Senin (9/9/2019). 

"Dengan kondisi managerial BPJS Kesehatan sendiri belum prima, tapi sudah dituntut untuk ada penambahan iuran, secara pribadi dan atas nama anggota DPRD merasa keberatan dengan adanya peningkatan ieuran BPJS itu," tegasnya. 

Apalagi setelah melihat dan mendengar dari berbagai pemberitaan, kata Yudha bahwa yang tidak membayar iuran akan ada sanksi dan lain lain. Padahal adanya BPJS Kesehatan itu untuk membantu masyarakat, namun sekarang akan masuk adanya sanksi hal itu tentunya sudah keluar dari ranahnya BPJS.

BACA JUGA: Melonjak 100 Persen, Premi BPJS Kesehatan Kelas I dan II Naik Mulai Januari 2020

"Kita di sini hanya bisa menampung aspirasi masyarakat, dan saya sudah menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS ini. Kita akan rangkum serta berkordinasi dengan pemda untuk nantinya bisa ditembuskan ke pemerintahan yang lebih atas," tandasnya.

Senada dengan Yudha, Badri Suhendi dari fraksi Partai Demokrat menolak atas rencana kenaikan iuran BPJS, khususnya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, dengan alasan tarif sekarang yang sedang berjalan menurutnya tidak berjalan dengan baik.

"Masih banyak nunggak apalagi kalau jadi dinaikan mungkin tambah berat. Kami berharap sistem dan management berimplikasi ke Pelayanan BPJS agar diperbaiki, kemudiaan aktifasi kartu BPJS untuk bisa online jangan terlalu lama waktunya," ungkap Badri.

"Kami akan berupaya melakukan lobi dan komunikasi dengan fraksi Partai Demokrat dengan yang ada di atasnya, agar pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tersebut," imbuhnya.