Menu

19 Des 2018, 20:47 WIB

BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi Paparkan Perpres 82 Tahun 2018 JKN-KIS

Kelapa Cabang BPJS Kesehatan, C Falah Rakhmatiana memaparkan Perpres 82 Tahun 2018 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. | Sumber Foto:Garis Nurbogarullah

SUKABUMIUPDATE.com - Menjelang akhir 2018, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, C Falah Rakhmatiana  menjelaskan Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti pendaftarana bayi baru lahir. Dalam Perpres tersebut bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

“Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI,” dalam keterangan press release yang diterima sukabumiupdate.com, Rabu (19/12/2018).

Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, kata Falah maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan.

BACA JUGA: Mulai 1 September, Peserta BPJS Kesehatan Wajib Gunakan Rujukan Online

“Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” paparnya.

Selain itu, kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Masih terkait kepesertaan, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA: Pemdes Kutajaya Cicurug Sukabumi Fasilitasi BPJS Kesehatan Untuk Warga

“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” terangnya.

Dalam Perpres tersebut juga, tambah Falah jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Termasuk di dalam Perpres juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak, denda layanan, dan aturan JKN-KIS terkait PHK.

Falah menyebutkan, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS. Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkasnya.

Reporter : ADV
Redaktur : GARIS NURBOGARULLAH
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan pemerintah tidak bisa menanggung biaya vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat. "Masyarakat perlu memahami bahwa riset pengadaan vaksin yang...

SUKABUMIUPDATE.com - Unit Laka Lantas Polres Sukabumi memberi penjelasan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Nagrak Sukabumi, Kamis (22/10/2020) sekira pukul 11.00 WIB dan mengakibatkan satu orang terjepit...

SUKABUMIUPDATE.com - Kecelakaan laut terjadi di Pantai Cikalapa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di sekitar perairan laut Karangbolong. Satu orang dinyatakan hilang saat menyelam untuk berburu ikan...

SUKABUMIUPDATE.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat sudah lulus semua tahapan uji klinis. "Sehingga aman dan efektif digunakan," kata...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya