Menu

08 Apr 2020, 17:29 WIB

Selama Wabah Corona, Pemdes di Sukabumi Ini Larang Bank Emok Tagih Warga

Himbauan kepada bank emok agar tidak melakukan penagihan dari Pemdes Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. | Sumber Foto:Syahrul Himawan

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, melarang bank emok beroperasional di wilayah desa. Larangan tersebut untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di sekitar desa.

Dalam himbauan yang diterbitkan Kepala Desa (Kades) Cianaga Odang Abidin disebutkan kepada bank emok, MBK, BPR, BTPN, PNM Mekaar, KUM dan lainnya yang beroperasi di wilayah Desa Cianaga untuk sementara tidak melakukan penagihan angsuran di wilayah Desa Cianaga Kecamatan Kabandungan terkait adanya penanganan dan pencegahan virus Corona (Covid-19). 

Himbauan tersebut berlaku sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Kasi Kesejahteraan Desa Cianaga Arif Rahman Hakim mengatakan sebelumnya sudah ada maklumat Kapolri hingga surat edaran Bupati Kabupaten Sukabumi yang melarang kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak.

BACA JUGA: Kesal Masih Ditagih Bank Emok, Ibu-ibu Geruduk Kantor Desa Citarik Sukabumi

"Kegiatan bank emok itu mengumpulkan ibu-ibu yang secara otomatis terjadi interaksi atau kontak antara mereka. Apalagi mayoritas pegawai bank emok itu orang dari luar wilayah Sukabumi dikhawatirkan menularkan ataupun tertular," ujar Arif kepada sukabumiupdate.com, Rabu (8/4/2020).

Alasan lain melarang bank emok melakukan penagihan yaitu keadaan ekonomi, dimana banyak buruh pabrik atau pekerja lainnya yang dirumahkan akibat penyebaran virus tersebut.

BACA JUGA: Warga Bojonggenteng Sukabumi ke UPK: Anggaran Pemerintah Kalah Dari Bank Emok

"Banyak (warga) yang dirumahkan, apalagi sebagai buruh harian yang secara otomatis gak kerja ya gak dapet uang," ujar Arif.

Arif menegaskan bila terdapat bank emok yang melanggar perintah tersebut, ancamannya izin operasional bank tersebut di wilayah Desa Cianaga akan dicabut.  "Buat yang melanggar ketentuan diatas otomatis tidak dapat izin operasional ke depannya dari kepala desa," tandasnya.

Reporter : SYAHRUL HIMAWAN
Redaktur : ANDRI SOMANTRI
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Rabu, 27 Mei 2020, mengumumkan pembentukan sebuah yayasan yang akan menjadi sumber pendanaan baru, di mana uang yang terkumpul di yayasan...

SUKABUMIUPDATE.com - Presiden AS Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada perusahaan media sosial pada hari Kamis setelah Trump mengancam akan menutup situs web yang dituduhnya membungkam suara-suara konservatif. Dilansir...

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah DKI Jakarta mensyaratkan mereka yang hendak masuk dan keluar wilayah Ibu Kota memiliki Surat Izin Keluar Masuk selama pandemi Covid-19. Dilansir dari tempo.co, jika tidak mengantongi...

SUKABUMIUPDATE.com - Lima mahasiswa terdakwa kasus meninggalnya Ipda Erwin dan terbakarnya tiga anggota Polres Cianjur dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh diputuskan bersalah. Terdakwa utama dijatuhi hukuman 12...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya