SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pelaksanaan belajar denga tatap muka di Kota Sukabumi tak jadi dimulai tanggal 13 Juli 2020 lalu. Padahal, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dan Mendikbud Nadiem Makarim menyebut Kota Sukabumi jadi pilot project pembukaan sekolah di zona hijau.
Pro kontra lalu bermunculan. Tak sedikit pula warga, terutama pengguna media sosial membandingkan kebijakan Pemkot Sukabumi yang sudah membuka mall lebih dulu ketimbang sekolah.
Untuk mengupas persoalan tersebut, Tamu Mang Koko edisi Sabtu, 18 Juli 2020 mengundang Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Bagaimana pemaparan orang nomor satu di Kota Sukabumi itu? Simak penggalan wawancara berikut.
Bicara Zona Hijau, harusnya sekolah sudah buka 13 Juli lalu, kenapa ditunda?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membagi lima zonasi. Dan Kota Sukabumi alhamdulillah masuk ke zona hijau. Diantara karakteristik atau kriteria di zona hijau ini, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Dapat itu bukan berarti harus.
Kita kemudian konsultasi dengan pemerintah provinsi. Perlu disampaikan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah satu tingkat di atasnya. Termasuk kebijakan zona hijau dimana sekolah tatap muka dilaksanakan.
Kita siapkan beberapa bentuk tatap muka. Kita siapkan di beberapa sekolah yang kita anggap layak. Kemudian Pak Gubernur menyampaikan kepada kementerian. Dan alhamdulillah datang lah Pak Wakil Presiden, Pak Gubernur, Pak Menteri dan yang lainnya ke Kota Sukabumi untuk menyaksikan skema tatap muka di masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Kita siapkan tiga bentuk. Pertama siswa belajar memakai masker dan face shield. Kedua para siswa dalam pembelajaran memakai face shield, memakai masker dan memakai tirai. Ketiga, para siswa saat belajar tidak perlu pakai masker, tidak pakai face shield, cukup menggunakan tirai. Ketika keluar dari kelas baru pakai masker dan face shield.
Kita diskusi. Pak Wakil Presiden lihat, pak menteri lihat, saya tanyakan apakah Kota Sukabumi dapat melaksanakan tatap muka? Pak menteri menjawab perlu dikonsultasikan terlebih dahulu. Terkait indikator keselamatan siswa. Kami sepakat prioritas keselamatan anak didik jauh lebih tinggi dibandingkan apapun itu.
Jadi bukan Wali Kota atau Gugus Tugas yang menunda?
Bukan. Kami masih menunggu sinyal hijau. Kalau dari kementerian ke provinsi, terus provinsi menyatakann tatap muka, kami siap. Tetapi siap ini bukan berarti semua sekolah bisa tatap muka. Perlu diketahui oleh semua, yang boleh melaksanakan tatap muka adalah sekolah-sekolah yang dinyatakan siap.
Secara teknis, beberapa sekolah yang kemarin sudah kita siapkan, insyaallah siap. Mekanisme sebagaimana panduan pelaksanaan tatap muka di AKB siap. Tinggal menunggu indikator khusus dari kementerian.
Pemkot Sukabumi ingin sekolah tatap muka atau ditunda lagi?
Sebetulnya kalau anak, para siswa ini di sekolah, mereka itu aman. Tetapi bagaiman anak ini dari rumah ke sekolah. Dari sekolah ke rumah. Yang tidak aman di situnya, bukan proses pembelajarannya. Jadi kita tidak ingin pendidikan atau sekolah ini jadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Kami mempersilahkan bagi sekolah-sekolah yang siap untuk tatap muka, silahkan. Karena pusat juga ingin Kota Sukabumi menjadi pilot project untuk pembelajaran tatap muka.
Ada beberapa negara yang melakukan sekolah tatap muka, akhirnya terjadi lonjakan, klaster baru penyebaran Covid-19. Seperti Korea Selatan, Prancis, Singapura. Klasternya adalah klaster pendidikan.
Bagaimana dengan pembukaan pusat perbelanjaan dan wisata, bukankah ada kerumunan?
Semua negara membagi kepada dua sektor. Yaitu klasifikasi risiko kesehatan dan berhubungan dengan dampak ekonomi. Contoh yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk perdagangan, klasifikasi risiko kesehatan dan dampak ekonominya itu masuk pada high risk dan low impact. Risiko kesehatan rendah, tapi dampak ekonominya tinggi.
Ketika mall dibuka, pusat perdagangan dibuka, ada risiko betul di sana, tapi risikonya lebih rendah daripada perputaran ekonomi yang terjadi. Berbeda dengan pendidikan. Kalau pendidikan, risiko kesehatan anak tinggi, tetapi dampak ekonominya rendah. Dua pedoman ini yang dijadikan panduan di seluruh negara.
Dan perlu diketahui, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan ini adalah kebijakan yang kita konsultasikan kepada pemerintah secara berjenjang, ke provinsi dan pusat. Contoh, pemerintah pusat memutuskan, di masa new normal ini, semua pusat perekonomian dibuka. Ini menunjukan Pemkot Sukabumi juga perlu membuka.
Anak atau siswa juga masih bisa berkerumun di mall maupun tempat wisata, tanggapan anda?
Kalau untuk Kota Sukabumi, kita berkomitmen. Makanya saya beberapa waktu yang lalu menginstruksikan ke Dinas Kesehatan, bahwa seluruh pusat keramaian harus diterapkan proses tracing, tracking dan testing. Jadi rapid test massal, swab massal, ini akan tetap kita lakukan.
Bukan berarti di tempat hiburan atau pusat keramaian lainnya tidak kita lakukan tes massal. Tetap kita lakukan. Risiko ada, tetapi tampaknya pergerakan ekonomi dari pemerintah pusat juga ingin segera dipulihkan, jangan sampai terpuruk perekonomian kita.
Kapan kira-kira para siswa ini akan kembali ke sekolah?
Keputusan di masa pandemi tidak bisa dilakukan oleh daerah setempat. Tetap harus konsultasi dan mendapat persetujuan dari pemerintah di atasnya. Jadi kalau ditanya kapan Kota Sukabumi akan dilakukan pembelajaran tatap muka, kita akan tetap menunggu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Harapannya, Agustus sudah bisa berjalan. Kita doakan saja.
Sepanjang perjalanan menangani Covid-19 di Kota Sukabumi, hal apa yang paling sulit dihadapi?
Lima bulan saya berkeliling. Yang paling sulit menurut saya adalah kesadaran warga bahwa ini adalah tugas kita bersama. Itu paling sulit. Contoh sederhana, pakai masker saja susah. Padahal untuk kebaikan diri sendiri.
Pandemi ini akan bisa kita lalui jika kita memiliki semangat kebersamaan. Saya selalu mengajak, hayu bareng-bareng. Hayu kita bersama. Menyadari ini tugas bersama. Bukan hanya tugas pemerintah. Enggak kuat pemerintah kalau hanya harus menyelesaikan sendirian.