SUKABUMIUDPATE.com - Hanya dalam waktu 17 hari sejak pemerintah pusat mengumumkan temuan pertama warga Indonesia positif Corona, Senin (3/3/2020) lalu, kini telah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah pasien positif Covid-19 secara nasional.
Di waktu yang sama, Kota dan Kabupaten Sukabumi juga terjadi penambahan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Sejauh mana upaya dan kesiapsiagaan di Sukabumi melawan penyebaran Covid-19 saat ini? apa saja kebijakan-kebijakan publik yang telah ditetapkan? efektifkah kebijakan tersebut? apa saja partisipasi yang harus kita lakukan bersama? berikut wawancara dengan pengamat kebijakan publik Sukmawijaya, juru bicara media center Covid-19 Kota Sukabumi Wahyu Handriana dan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi Harun Al-Rasyid di acara Tamu Mang Koko di kantor sukabumiupdate.com, Sabtu (21/3/2020).
Kepada pak Wahyu, ketika ada seseorang dinyatakan PDP apa yang dilakukan?
Begitu kita ketemukan (kemudian) dia dinyatakan PDP, hari itu juga kita lakukan traking. Kita data siapa saja yang sudah kontak dengan PDP, sambil menunggu hasil (sampel PDP yang dikirim ke) laboratorium Litbangkes dan mudah-mudahan (hasilnya) negatif. Kita juga sudah punya langkah-langkah bagaimana kalau positif, bagaimana nanti kalau negatif. Yang penting kita punya data-data dulu.
Kalau sampel swab PDP itu dikirimkan ke mana sekarang?
Kalau protokol pertama ke Litbangkes Jakarta, sekarang mungkin boleh ke Labkesda Jabar. Idealnya (hasil sample keluar) tiga hari setelah kita kirimkan.
Kalau di tes swab PDP yang tanggung biayanya siapa?
Kalau di Kota Sukabumi, baik pasien PDP yang dirawat di rumah sakit (pemerintah) dan rumah sakit swasta itu akan jadi tanggung jawab Pemkot karena memang tidak anggaran dari BPJS. Maka tugas negara disitu adalah pemerintah kota hadir membantu meringankan.
Apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Sukabumi mencegah Covid-19?
Di Kota Sukabumi ini, kita sudah berupaya sejak awal. Karena kita tahu bahwa penularan (Covid-19) itu dari proses aktivitas manusia. Sehingga bagaimana kita membatasi gerak, salah satunya kita ikuti instruksi Gubernur (Jabar), sekolah kita rumahkan, kedua rumah sakit itu kita tutup untuk yang menjenguk. Itu juga mengurangi alur bergerak manusia untuk ke rumah sakit.
Selanjutnya kita juga melakukan penyuluhan ke mana saja sehingga informasi (tentang Covid-19) ini bisa sampai secara benar (ke masyarakat).
Kalau lebih banyak penyebaran Covid-19 itu lewat apa?
Penularan itu lebih banyak kemungkinan lewat droplet dan melalui benda mati. Menurut laporan kalau virus itu di udara dalam suhu udara di bawah 16 derajat (virus) bisa bertahan sampai 4 jam. Tapi kalau suhunya panas, 3 sampai 4 menit di udara. Kalau di benda mati itu antara satu sampai tiga hari.
Berapa anggaran yang disiapkan Kota Sukabumi untuk penanganan Covid-19?
Untuk masalah biaya sama kayak Kabupaten Sukabumi. Karena mengenai persiapan rumah sakit saja, semua rumah sakit (di Kota Sukabumi) kita siapkan sebagai tempat menerima PDP. Kita juga ada beberapa alternatif kalau misalnya peningkatan kasus yang sangat tinggi, pemerintah daerah akan menyiapkan skenario.
ke Pak Harun, Kalau upaya pencegahan di Kabupaten Sukabumi seperti apa?
Jadi kita harus dilihat dulu upaya pencegahannya, definisi pencegahannya itu yang sifatnya sosial, pertama membentuk satgas pusat informasi dan koordinasi Covid-19. Sebab di dalam upaya pencegahan, yang paling pokok dalam kasus ini adalah bagaimana upaya pencegahan supaya jangan terjadi satu teror informasi. Karena kalau terjadi teror informasi malah bisa menimbulkan satu persepsi dan pemahaman yang berbeda. Yang paling pokok di dalam upaya pencegahan ini, bagaimana upaya kita mencegah kecemasan yang berlebihan di masyarakat.
Pak Harun, bagaimana pemkab menfasilitasi kesehatan masyarakat?
Esensi pertama bahwa sehat itu adalah hak. Yang kedua tentunya pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua hak tersebut, yang ketiga kesehatan itu adalah bentuk tanggungjawab. Bentuk tanggungjawab siapa? tentunya tanggungjawab kita semua. Tapi ketika lihat Undang-undang wabah, peraturan pemerintah kemudian Permenkes bahwa setiap kejadian yang merupakan kejadian luar biasa, itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah tanpa melihat daripada kepemilikan kartunya, tanpa melihat daripada status dan sosial ekonomi. Tentunya ini akan menjadi tanggungjawab pemerintah seutuhnya.
Untuk persiapan anggaran penanganan Covid-19 berapa di Kabupaten Sukabumi?
Untuk di rumah sakit ataupun di dinas kesehatan tidak ada dana yang sifatnya safety. Dana yang sifatnya safety kalau pada perangkat daerah ini tidak ada, terkecuali mungkin kalau di BPBD, ada atau pun tidak kejadian tetap itu anggaran ada. Karena mereka baru beranggapan bencana ini bukan bencana alam.
Tapi tentunya harus dijadikan skala prioritas, walaupun ini masuk kepada bencana sosial, tapi sifatnya adalah kesehatan. Ini wabah penyakit lho yang bisa membunuh manusia dimana dan kapan pun. Tetapi telah kita upayakan, pertama mempersiapkan anggaran dari biaya tidak terduga yang kedua apapun itu bentuknya uang dari mana dan berasal dari mana, tentunya kita akan melakukan: satu, perggeseran anggaran yang lebih diprioritaskan kepada penanganan Corona ini.
Kepada Pak Sukma, daerah Sukabumi begitu luas dan warga Sukabumi banyak interaksi dengan Jabodetabek, ada khawatiran tidak soal ini?
Jujur saya sangat khawatir. Kenapa, karena kita tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Suci yang telah menciptakan mahluk yang kita sebut Covid-19 ini. Penyebarannya begitu cepat, setahu saya virus yang lain itu menyebar lewat kontak manusia, ini kan (Covid-19) tidak hanya itu, lewat benda-benda mati yang kita sentuh. Penyebarannya (Covid-19) antara daerah, antar pulau bahkan antar negara bisa dibayangkan percepatan penyebarannya yang sedemikian rupa.
Oleh karena ini luar biasa penyebarannya melalui lalu lintas orang dan benda, menurut saya harus ada kebijakan yang menasional yang terintergrasi. Saya sebetulnya sudah lama menunggu Pak Jokowi tampil di muka, dia menyampaikan dia perintahkan seluruh jajarannya. Tidak mungkin saat ini (kasus Covid-19) ditangani parsial.
Kalau orang yang rajin di medsos (buka berita), rasanya informasinya sudah cukup. Tapi apakah (informasi) sudah menyebar ke seluruh masyarakat. Disitu lah kewajiban pemerintah membekali mereka pengetahuan yang cukup tentang Covid-19 itu seperti apa, gejalanya dan bagaimana pencegahannya. Kemudian dibekali sikap tindakan yang memadai.
Kepada Pak Sukma, Ini ada berita Pak Jokowi minta APBN dan APBD disunat untuk Corona. Ada peluang?
Peluang itu harus dilihat dari dua sisi, pertama harus ada dari sisi ketersedian budget kedua dari sisi regulasi. Menurut saya sih dua-duanya seharusnya bisa dilakukan. Soal regulasi itu kan buatan manusia, tapi tentu jangan nanti ada pihak lain mencari kelemahan. Semuanya harus terikat komitmen bersama untuk menyelamatkan.
Soal tadi ada mekanisme pergeseran, nomor satu kan memprioritaskan penanganannya. Ini kan sangat-sangat mendesak.
Tadi Pemkab dan Pemkot sudah memaparkan upaya-upaya pencegahan Covid-19, efektif atau tidak?
Tinggal di preventinya saya belum melihat upaya-upaya yang memadai. Dalam arti bahwa, yang paling penting bagaimana kita membekalkan kepada masyarakat tentang pengetahuan yang memadai dan tindakan yang benar. Yang dibutuhkan, bagaimana menghadapi, menyikapi dan mencegah. Memang kabupaten ini memang jauh lebih berat karena luas wilayah. Dan harus memastikan jajaran pemerintahan itu benar-benar aktif dan memang harus kerjasama.
