SUKABUMIUPDATE.com - Kurang lebih 10 bulan sudah berlalu sejak bencana pergerakan tanah di Kampung Gunungbatu, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menyorot perhatian masyarakat. Ratusan jiwa mengungsi lantaran kampung halaman mereka sudah tak lagi bisa ditinggali. Rumah hancur, ladang hancur.
Selain berdampak pada warga Kampung Gunungbatu, bencana pergerakan tanah ini juga membuat akses jalan menuju beberapa wilayah seperti Purabaya, Sagaranten, Curugkembar, Cidadap dan Cidolog terganggu. Akses jalan sempat beberapa kali ditutup hingga tak bisa dilewati kendaraan roda empat atau lebih.
Masyarakat kini masih menanti penanganan tuntas dari para pemangku kebijakan. Mengupas permasalahan tersebut, tiga narasumber diundang dalam acara Live Talk Show Tamu Mang Koko di Kantor Redaksi Sukabumiupdate.com edisi Sabtu, 29 Februari 2020.
Tiga narasumber itu diantaranya Camat Nyalindung Agus Mochamad Nurdin, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Muiz dan Koordinator Satuan Pelayanan Pengolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3, UPTD II Bina Marga Jawa Barat Wisnu Sunjaya. Bagaimana ketiga pemangku kebijakan tersebut mengupas tuntas permasalahan di Kampung Gunungbatu, berikut wawancara lengkapnya.
Kepada Camat Nyalindung, bagaimana kondisi terakhir di lapangan? Bagaimana lingkup dampaknya?
Lingkup dampak terakhir, warga dari tiga ke-RT-an, yaitu RT 01, 02, 03 RW 09 Desa Kertaangsana. Terdampak seluruhnya 161 Kepala Keluarga (KK) meliputi 474 jiwa. Kemudian kaitan dengan yang menghuni Hunian Sementara (Huntara) itu 74 KK, sisanya tersebar. Untuk yang tinggal di Huntara, menurut informasi dari BPBD bisa tinggal sampai dua tahun. Mudah-mudahan ke depan ada solusinya.
Ini datanya masih tetap. Setiap harinya terjadi pergeseran. Terus menerus terjadi pergeseran tanah sampai hari ini. Ada potensi bertambah, cuma sudah diisolasi. Selain rumah warga, fasos dan fasum juga terdampak. Seperti bangunan mushola, MCK dan PAUD.
Bagaimana dengan penanganan akses jalan dan warga terdampak?
Kalau hari ini sistemnya sudah buka tutup jalan. Jadi tidak dua jalur. Dan setiap waktu tertentu dipadatkan oleh pihak Binamarga. Dan juga barangkali nanti hari Rabu ada pertemuan dengan PU kaitan dengan tonase kendaraan yang boleh melewati ruas jalan tadi.
Sekarang pun untuk kendaraan-kendaraan kecil sudah mulai dialihkan. Ada yang ke wilayah Jampang Tengah - Cimerang - Purabaya, kemudian ada yang ke arah Cisitu.
Upaya sudah dilakukan, bagaimana bentuk pengawalannya?
Alhamdulillah beberapa waktu lalu ada bakti sosial dari STH Pasundan. Kebetulan salah satu event, di samping gelar budaya melestarikan hutan, ada penanaman pohon. Termasuk di wilayah terdampak tadi. Sudah disosialisasikan dan diimbau. Jangan sampai nanti kita capek-capek, yang lain malah tidak peduli.
Kemudian dari gerakan-gerakan lain yang cinta bumi juga sudah ada.
Kepada UPTD II Bina Marga Jawa Barat, rencana akan memperbaiki jalan yang ada atau membuka akses jalan baru?
Untuk jalan yang lama itu fiks dipindahkan, jadi tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita fokus ke relokasi jalan. Kalau dipindahkan, mungkin dari arah Sukabumi ke Sagaranten ke sebelah kiri ke lahan milik perkebunan Pasir Salam dan sebagian melewati tanah Perhutani. Ke luar setelah Kantor Desa Kertaangsana sekitar 50 meteran sebelum Buniayu.
Untuk badan jalan rencana lebar 6 meter panjang sekitar 2,1 kilometer. Jalan utama sekarang 1,8 kilometer. Jenis konstruksinya kalau melihat dari struktur tanah yang ada di situ kemungkinan kekerasannya harus fleksibel. Jadi bukan beton, tapi hotmix. Tapi ada lapis pondasi dulu.
Melihat potensi kerawanan bencana, akses jalan baru ini aman?
Kalau setelah kami konfirmasi dengan BMKG dan BPBD setempat, itu masih zona merah. Artinya masih rawan pergerakan tanah. Bisa dilakukan relokasi dengan syarat tidak ada alih fungsi lahan. Jadi lahan kering tidak dijadikan lahan basah seperti sawah. Kami dibantu pihak kecamatan dan desa koordinasi dengan pemilik lahan maupun penggarap lahan HGU.
Mekanisme penganggaran dan pelaksanaan dalam penanganan bencana di Kertaangsana ini?
Untuk tanggap darurat mungkin ini kewenangan di BPBD. Karena kejadiannya ini secara bertahap, tadinya kami menangani swakelola dulu. Prediksi kami tidak akan terjadi pergerakan tanah ini. Seiring berjalannya waktu, ternyata pergerakan tanah ini semakin meluas. Kami koordinasi dengan BPBD Kabupaten, kecamatan dan desa, duduk bersama mencari solusi supaya bisa cepat tertangani.
Setelah itu kami pun berencana mau mengadakan tender khusus di 2019. Sebenarnya persiapan anggaran sudah ada, terus dari pihak penyedia jasa sudah siap. Cuma ada yang terkendala. Kendala dari perizinan dan rekomendasi Pemkab Sukabumi.
Kapan mau mulai dilaksanakan pengerjaan jalan?
Sekarang dalam proses, berbarengan dengan proses lelang. Untuk rencana kan sekarang kan lelang itu dari bulan Maret-April. Bila sudah bisa, bisa digarap 180 hari pelaksanaan. Perkiraan bulan Mei akan bisa dimulai. Kalau tidak ada halangan di proses lelang.
Kepada anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, anda pernah meninjau lokasi, apa saja yang disampaikan masyarakat?
Saya tanggal 14 dikontek salah seorang warga dan tokoh yang sedang berkumpul. Warga mengadu, menyampaikan keluhan soal akses jalan di Kertaangsana itu. Masyarakat menanyakan apa yang bisa dilakukan dewan provinsi. Saya arahkan secepatnya membuat surat resmi ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah saya sampaikan ke pimpinan Komisi IV.
Waktu itu pimpinan Komisi IV menjanjikan awal Februari 2020 akan meninjau langsung ke lokasi. Tapi pekan pertama, pekan kedua sampai akhir Februari belum ada ke lokasi, akhirnya saya berinisiatif ke lokasi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Sukabumi. Saya dibantu dari Binamarga provinsi.
Menurut informasi dari masyarakat, pergerakan tanah di Kertaangsana ini mengeluhkan dampak ekonomi. Kalau penghasilan masyarakat yang langsung di transportasi, itu jelas terasa. Ada tujuh kecamatan yang jalur utamanya ke arah situ. Dan di sana banyak hasil perkebunan yang perlu transportasi mengangkut hasil kebun atau hasil pertanian itu. Mereka berharap segera ada solusi.
Saya waktu itu ke lokasi sengaja naik angkutan umum dari Jubleg. Mendengar segala keluh kesah warga di kendaraan umum tersebut. Merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat. Tanya pemerintahnya kemana? Anggota dewannya kemana? Minta segera dicarikan solusi.
Apa yang bisa didorong oleh anda?
Alhamdulillah, saya didampingi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi bersama beberapa tokoh warga. Di satu sisi, Jawa Barat ini ikonnya wisata. Sedangkan kita sangat berharap wilayah selatan ini bisa kita pasarkan wisatanya.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran 2020 salah satu konsentrasinya terjadi konektivitas yang menghubungkan jalan-jalan akses nasional, provinsi, kabupaten hingga ke desa. Dalam rangka itu maka ada program perbaikan jalan dan peningkatan jalan dan jembatan. Alhamdulillah selalu ada untuk Sukabumi.
Dari keluhan warga itu ada yang langsung ditindaklanjuti?
Surat waktu itu diterima sekretariat dewan terus ke pimpinan komisi. Saya minta ini segera ditindaklanjuti. Saya melihat penanganan sedanya di lokasi waktu itu, minta segera didatangkan alat berat. Dan alhamdulillah satu dua hari berikutnya sudah langsung ditangani. Cuma permasalahannya masyarakat waktu itu belum tahu ada kendala.
