SUKABUMIUPDATE.com - Mendikbud Nadiem Makarim berkeinginan UN diganti dengan sistem lebih baik. Setelah dilakukan kajian, Ujian Nasional pada 2021 diputuskan tak lagi digelar dan diganti Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Banyak yang mendukung wacana Nadiem Makarim ini karena yakin sistem lebih baik dari UN. Mengingat, wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk pelajar sudah muncul sejak beberapa tahun silam. Lalu apa yang dimaksud dengan Asesmen Kompetensi Minimum juga Survei Karakter. Berikut wawancara dengan Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Nurullah Kosawara pada acara Tamu Mang Koko.

Mendikbud menyatakan tak ada lagi UN pada 2021, respon PGRI dengan hal itu seperti apa?

Kalau membaca respon dan kebatinan para guru, umumnya mereka sepakat dengan yang digagas oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Jadi penghapusan UN itu sesuatu hal yang positif meski ada asesmen yang baru yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. 

Mendikbud mengatakan dari hasil evaluasinya UN ini hanya fokus menghapal materi bahkan tidak mampu mengukur kognitif siswa, apalah betul seperti itu?

Selain alat ukur UN ini hanya beberapa mata pelajaran, (UN juga) tidak mampu mengukur atau tidak mengukur talenta lain ataupun akademik lain. Juga ada sisi lain yang jauh lebih penting terkait mengapa UN harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Pertama kita kilas balik ke sejarah masa lalu UN terutama saat UN menentukan kelululusan 100 persen ini yang sangat-sangat berbahaya bagi penanaman nilai-nilai kejujuran sekolah. Jadi kami sebagai guru saat itu betul-betul simalakama, (sebab saat itu) bagaimana para siswa harus lulus 100 persen, kemudian ada beberapa oknum guru, oknum kepala sekolah, oknum kepala dinas bahkan oknum kepala daerah yang mendorong setiap daerah untuk lulus 100 persen (dengan cara tidak jujur). 

Padahal yang namanya ujian itu tidak harus 100 persen, subtansi dari ujian itu bukan kelulusan tapi subtansi dari ujian itu minimal ada dua, satu menguji kejujuran yang kedua menguji kompetensi. Jadi bukan harus lulus 100 persen. Hal yang paling mendasar kenapa UN ini mesti diganti atau ditanggalkan karena UN ini membawa kisah kelam, mambawa aib di dalam pendidikan kita. 

Kini tahu UN akan diganti oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, apa itu?

Masyarakat memang perlu memahami lebih dalam terkait dengan sistem asesmen yang baru, termasuk para guru juga kemudian para kepala sekolah mesti membedah kemudian memahami sebetulnya apa yang diinginkan oleh Pak Nadiem dengan adanya pergantian UN dalam bentuk Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter.

Kalau kita pahami bahwa ada program penguatan pendidikan karakter (P3K), penguatan karakter dalam proses pendidikan itu mesti mengeksplor, mesti mengukur sejauh mana dalam tanda petik adab anak karakter itu kan akhlak. Sementara tadi disampaikan bahwa alat ukur UN itu lebih ke akademik bahkan pelajaran lain tidak diukur, misalkan ada ilmu pengetahuan sosial dan sejarah kan tidak. Sehingga orang yang memiliki peminatan sejarah senang kebangsaan senang nasionalisme merasa kurang diperhatikan.

Kemudian Survei Karakter dibeberapa jenjang kelas prosesnya belum terlalu detail, yang jelas bahwa pemerintah menghendaki ada sebuah alat ukur yang mampu mengeksplorasi di tingkat satuan pendidikan, bagaimana si anak didik ini kemudian mampu memperlihatkan sebuah pertumbuhan dan perkembangan baik intelektual maupun mentalitasnya, jadi alat ukurnya adalah Survei Karakter.

Modelnya test atau gimana Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini?

Kita akan melihat karena secara detail dari pemerintah belum terlalu disosialisasikan, yang jelas pemerintah baru ada kisi-kisi, bayang-bayang terkait dengan portofolio, terkait dengan perfoma anak, jadi dalam sebuah pembelajar itu yang penting diantaranya adalah bagaimana proses kemudian proses ini menghasilkan portofolio. Portofolio ini menghasilkan, memperlihatkan bagaimana pencapaian anak dan itu ditengah-tengah. Jadi ada awal ada tengah ada akhir. 

Semua ini yang harus memperlihatkan perkembangan. Nah nanti bagaimana kemudian proses perjalanan peserta didik pada saat portopolia di tengah, survei karakter anak kemudian nanti ada treatment atau ada upaya bagaimana nanti pun peserta didik baik dan terukur kemampuannya, yang jelas kami para guru juga belum tersosialisasikan bagaimana asesmen yang baru ini. Tetapi kami sangat setuju kalau ada sebuah proses yang jauh lebih memperlihatkan atau mengukur perkembangan anak dalam proses pendidikan sekolah tidak hanya menyembah angka-angka. 

Dengan sistem yang sekarang bisa tidak menjawab problem-problem saat UN?

Jadi kemampuan anak, talenta anak, kemampuan akademi anak itu sekolah yang lebih tahu. Kemudian mengenai dulu UN menjadi alat ukur secara nasional tingkat pencapai peserta didik terhadap empat mata pelajar, itu sebetulnya cenderung lebih kepada pukul rata. Faktanya di lapangan, sekolah ada yang sangat lengkap fasilitasnya, semi lengkap dan sangat tidak lengkap. Ada yang kota ada yang pinggiran ada yang pelosok gunung.

Tetapi pemerintah tetap pukul rata jadi pukul rata ini adalah sebuah sistem memang tidak adil dan diskriminatif maka mudah-mudahan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini ada otoritas bagi sekola masing-masing kemudian tolenrasi atau kondisional terhadap situasi sekolah sehingga kemampuan anak itu pun harus dikaitkan dengan sejauh mana pemerintah memberikan fasilitas di sekolah tapi tetap pemerintah harus punya daya raba alat ukur di setiap sekolah di setiap daerah ada alat ukur sejauh mana kompentensi anak.

Banyak yang menganggap mengganti UN ini jadi kurang tantangan ke siswa, apa sikap anda mengenai hal ini?

Tanggapan itu dinamika yah, termasuk pak Jusuf Kalla menganggap kalau tidak ada UN siswa kurang tantangan sehingga siswa jadi generasi lembek. Mungkin pak Jusuf Kalla tidak tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Jadi gini UN itu lebih banyak mudharatnya dibanding dengan manfaatnya. Kemudian apakah benar dengan tidak adanya UN menjadi lembak? tidak. Kalau UN itu kadang dari sisi tertentu bisa menjadi mesin strees, jadi bukan hanya terjadi kecurangan di dalamnya tetapi juga terjadi daya strees anak karena ditakut-takuti kelulusan 100 persen.

Seolah-olah kalau tidak lulus UN itu menjadi aib, seram, horor. Dan tidak akan menjadi akan lembek dengan sistem asesmen yang baru justru itu dimanusiawikan dan dia akan jauh lebih moderat menjaalani tes.

Indonesia ini menjadi negara peserta OECD, OECD diukur International student assessment (PISA). Apakah asesmen mampu meningkatkan PISA kita?

Pak Mendikbud kita ini khawatir dengan urutan negara kita yang jauh di bawah Vietnam dan Malaysia. Jadi ada literasi matematik kita lemah. Asesmen yang baru ini sebetulnya Pak Nadiem merupakan jawaban ke sana. Menjawab dari status itu. Kalau UN itu memuja angka tapi manipulatif. Berbeda dengan UNBK atau UN yang tidak menentukan kelulusan. Karena kita bandingkan UN 100 persen menentukan kelulusan nilainya tinggi-tinggi bahkan ada orang tua yang tidak percaya ini dengan anak yang nilai bahasa inggris sempurna, matematiknya sempurna. Tapi ketika UN tidak menentukan kelulusan, maka nilainya drop. Maka dengan asesmen yang baru diharapkan ada potensi yang rill dan menggiring kepada perolehan PISA yang lebih baik.

Sebetulnya asesmen ini fokus ke murid atau ke guru juga?

Ada pepatah mengatakan sehebat apapun kurikulumnya akan bergantung kepada guru. Jadi pak Nadiem ini menteri baru, menteri milenial yang menawarkan konsep merdeka belajar. Beliau ini mencoba memberikan sebuah ruang yang sangat terbuka kepada para pendidikan agar mampu mengeksplor dirinya, mampu mengeksplor anaknya setiap anak didik itu adalah wujud dari bagaimana performa dari gurunya adanya asesmen ini saya berpikir bahwa nanti Mas Nadiem ini mau mengkolaborasi, mau mengharmonikan antara pendidikan dengan peserta didik sehingga tidak terjadi miss seperti yang dulu-dulu. Sehingga hitungan saya konsep pak Nadiem tentang Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini akan jauh lebih positif mengharmonikan anak didik dalam mencapai kompentensi serta guru pun bagaimana secara maksimal melayani peserta didik agar kompentensinya lebih baik. 

Sehingga guru merdeka, anak merdeka. Konsep pak Nadiem ini bahwa kepala daerah harus melayani para kepala dinas, kepala dinas melayani para kepala sekolah, kepala sekolah melayani para guru, para guru sangat-sangat melayani peserta didik. Jadi yang menjadi raja adalah peserta didik. Jangan terbalik.

Yang dimerdekakan gurunya atau peserta didiknya?

Guru, karena guru itu penentu masa depan. Anak ini kan baru setengah manusia, dia akan menjadi manusia masa depan maka harus dimemerdekaan oleh orang yang merdeka. Guru ini aparatur pendidikan yang harus melayani secara profesional peserta didik, faktanya dilapangan kemerdekaan guru itu beragam bahkan ada guru-guru secara finansial tidak merdeka secara kompentensi sulit mengembangkan apalagi guru diperbatasan, guru honorer. Guru-guru yang memiliki keterbatasan itu tidak merdeka.

Harusnya pemerintah memerdekakan gurunya, tidak ada lagi guru yang gaji di bawah UMK, minimal Rp 2,5 juta baru itu merdeka secara finansial kemudian dari kemerdekaan finansial. Kemudian dari kemerdekaan finansial dia menjadi guru merdeka.