SUKABUMIUPDATE.com - Ini adalah kali kedua sosok Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan / Kabupaten Sukabumi, Deden Gunaefi dibahas dalam rubrik mingguan wawancara sukabumiupdate.com. Bukan tanpa alasan apalagi karena ganteng, Deden Gunaefi kembali menyedot perhatian warga Sukabumi karena desa yang dipimpinya sejak 2013 tersebut mendapatkan banyak prestasi dari pemerintah pusat.

Simpulnya dipengelolaan Dana Desa, mulai dari apreasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bahkan baru-baru ini Kementrian BUMN menjadi desa yang berbatasan dengan Kota Sukabumi sebagai percontohan program kerjasama BUMdes dan perusahaan perusahan plat merah (BUMN), dan tentunya Kementrian Desa.

Cukup mengejutkan, Deden tiba-tiba diundang oleh sejumlah pemerintah daerah di Jawa Barat untuk menjadi pembicara dalam berbagai forum yang membahas soal Dana Desa, ada Pemkab Bandung Barat. Bahkan Pemkot Depok (seperti difoto, Deden bersama walikota Depok) ikut mengundang, karena tahun ini 2019 kelurahan akan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat seperti dana desa.

Tak hanya undangan menjadi pembicara, Deden menjadi satu dari lima kepala desa se Indonesia yang akan dibawa oleh pemerintahan pusat ke negeri tirai bambu, Cina. Infonya sih mengunjungi salah satu desa terbersih di Dunia. Nah untuk menggali lebih banyak tentang apa yang sudah dilakukan pria kelahiran tahun 1985 ini di Desa Sukajaya, redaksi sempat ngobrol santai di kantor sukabumiupate.com, Jumat (15/3/2019) petang kemarin, sambil menyeruput teh panas.

Ceritain dong tentang kesuksesan Bumdes Sukajaya yang melegenda itu?

Bumdes sangat mendongkrak ekonomi masyarakat yang kami kembangkan yakni, Bumdesmart, Bumdes Glosir, Bumdes Usaha Gas ditambah Petrashop bidang minyak bumi pertalit dan menjadi pertama di Indonesia. Bahkan langsung diresmikan oleh Mentri BUMN termasuk Direktur Migas datang ke desa kami ingin membuat semacam bengkel.

Kenapa kami sediakan Bumdes dengan semua kebutuhan yang ada masyarakat, supaya asas manfaat dana desa dan perputaran uangnya tidak keluar dari desa, tapi tetap berputar di desa serta pemberdayaannya juga kena.

Selain itu ada nilai keuntungannya, sisa hasil usaha (SHU) nya digunakan untuk sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat juga. Dari 100 persen itu dipotong 20 persen modal sisanya dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mungkin poinnya Implementasi dari DD dan ADD! Selama ini apa yang dilakukan Pemdes Sukajaya?

Yang dilakukan kita sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, penjabaran dari Permendagri dan Permendes, bahwa dari tahap awal perencanaan penjabaran dari RKPDes dan kita tuangkan di APBDes, tapi tidak serta merta selaku kades bisa membuat keputusan, tetap kita mengacu pada Musdus dan kita tuangkan lagi di Musrembangdes. Sebab di Musrembangdes ini menampung skala kebutuhan masyarakat yang notaben yang diurai baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Apakah menemukan kendala di Murembangdes terkait prioritas apa?

Kalau dilaksanakan sesuai dengan tahapan tahapan insyaallah, karena saya dulu juga melakukan kesalahan kesalahan, tapi itu menjadi pembelajaran bagi kita.  Pertama kita harus melakukan perencanaan itu dari awal Agustus sesuai dengan amanat Permendagri, sedangkan kita selalu lalai dan melakukan kegiatan Musdus itu di akhir tahun. Padahal September itu harusnya mentukan RKP, setelah RKP kita sudah tenang kebutuhan masyarakat kita serap di RKP dan kita jabarkan pada masyarakat yang akan dibangun 2019 dan 2020. Sehingga tidak dibicarakan satu tahun saja, karena kebutuhan masyarakat masih banyak. Baik yang akan direalisasikan Dana Desa, Bantuan dari Pemda, Provinsi, maupun yang akan direalisaikan dari dana pusat.

Kita juga memampang spanduk semacam keterbukaan publik, sehingga masyarakat tidak bertanya lagi karena sudah dipampang di depan desa dan depan publik. Supaya masyarakat tahu pembanguan untuk MCK berapa, pembangunan rabat beton ataupun jalan lingkungan.

Setiap tahun DD dan ADD kemana? pemberdayaan atau infrastruktur? Apa yang menjadi priorotas?

Dana Desa itu kenapa rata-rata skala kecil tidak berhasil, tapi saya yakin teman-teman berhasil, tidak berhasil itu karena tidak melaksanakan visi misi pada waktu mereka mencalonkan dan janji-janji politik terhadap masyarakat. Memang janji politik itu banyak, tapi penjabaran itu kita tuangkan di RPJMDes. Nah RPJMDes inilah yang akan kita bangun jangan sampai keluar dari itu. Tiap tahun itu kan ada revisi, kalau sesuai tidak akan keluar dari skala prioritas.

Mungkin saja pada 2017 masyarakat memerlukan air bersih, ternyata pada tahun itu berubah alur karena air bersih itu dibantu dari Pemda. Kita ganti atau revisi ternyata masyarakat yang ini membutuhan sarana olahraga.

Kegagalan itu jangan sampai terjadi, kenapa? paling utama itu data, kalau kita sudah punya data, itu tidak akan keluar. Intinya di desa itu paling utama itu salah satu data. Baik jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kalau itu segitu sudah valid itu tidak akan keluar gak susah.

Apa Visi Misi akang waktu mencalonkan dulu?

Visi misi visi kita menumbuh besarkan ekonomi di masyarakat, berarti kan ekonomi di masyarakat kita sudah berhasil yaitu dengan Bumdes. Ada Bumdes simpan pinjam, masyarakt tidak lagi pergi ke kota untuk menabung, tapi sudah ada tabungan di Bumdes, tapi dapat buku tabungan dan ATM juga secara ekonomi sudah berjalan.

Kemudian warung-warung kecil minyak, gula, terigu beras. Hari ini yang laku keras beras, padahal menjual harga beras itu agak mahal tapi kenapa masyarakat mau, karena kita memberikan pelayanan, salah satunya jika tidak punya uang bisa mengambil terlebih dahulu dan memberikan kartu dengan perjanjian sesuai dengan pekerjaan mereka.  Yang dapet KPM atau PKH kita tidak kasih peluang, tapi yang tidak terdata kita kasih peluang itu.

Nah sekarang soal info heboh, Kades Sukajaya jadi pembicara soal Bumdes di Indonesia?

Awal tahun 2019 diundang provinasi tim rakor provinsi pada waktu Kepala Dinas DPMD Provinsi saya sebagai utusan perwakilan Kabupaten Sukabumi, disitu ada 17 provinsi. Pada waktu itu ternyata banyak sekali di daerah-daerah yang menganggarkan Bumdes, ternyata setelah ditinjau sampai oleh para pakar ahli keuangan, pakar ahli pemekaran daerah dan yang lain itu, tidak ada yang berhasil.

Saya ekspose ternyata para wali kota, bupati dihadapan Gubernur pada waktu itu sampai kaget, ternyata ada desa yang berhasil mengelola Bumdesnya sampai punya Bundesmart, bahkan kepala dinas dari Bandung Barat ngobrol panjang lebar, sampai pak Bupati Bandung Barat membuat Perda, bahwa setiap desa sekarang harus membuat Bumdesmart, karena disitu sudah ada maraknya Indomart, Alfamart.

Bukan tidak boleh tapi dengan daya konsumsif masyarakat hari ini, dengan daya beli masyarakat hari ini mereka bangga menjingjing keresek dua perusahaan itu padahal mereka tidak terasa pembelian ditempat itu mahal dan mereka tidak merasa bahwa setelah uangnya dibelikan tidak kembali lagi ke masyarakat akan ditarik ke pusat.

Sedangkan di desa Bumdes hadir terus membina warung-warung kecilnya dan usahanya tidak mati oleh Bumdes. Akhirnya Bupatinya membuat peraturan bahwa Bumdes yang menyertakan modalnya wajib membuat Bumdesmart dan belajar ke desa kami.

Kalau saya kaji banyak desa yang gagal mengelolah Bumdes karena salah dalam manajemen keuangan. Ketika hadirnya Bumdes menyertakan modal rata-rata Rp 100 juta ke setiap pengurus Bumdes, sedangkan pengurus Bumdes itu tidak ada aturan tentang gaji berarti kan mengambil dari pernyataan modal tadi, sedangkan usaha belum berjalan lama-kelamaan uang penyertaan modal habis, modal pun akan habis.

Metode kami di desa kenapa sampai berjalan dulu itu kita menggandeng pihak ketiga, supaya uang penyertaan modal tetap aman, mereka setiap harinya dapat uang kita menggandeng pihak ketiga. Jadi belum melaksanakan kita tidak dulu menggandeng pengurus Bumdes, kita berjalan dulu dengan pihak ketiga baik pengusaha gas atau lainya, meskipun mengambil keuntungan kecil.

PADes kami masihkecil, hanya Rp 30 juta, tapi Rp 30 juta itu rekor, silahkan ditanya pada desa lain di Sukabumi sudah ada tidak penghasilan dari desanya disertakan modalnya ke APBDes dari Bumdes. Kalau dimasukan Rp 100 juta saya juga bisa atau ongkang-ongkang kaki dengan gaji Rp 10 juta bisa tapi bukan itu, kita mengikuti aturan.

Ketika ada keuntungan kita sejahterakan masyarakat, setiap tahun kita mengadakan festival karnaval, ngarak bedug ngarak buras kita agendakan itu, santuni anak yatim seluruhnya yang ada desa. Kemudian ada kebutuhan keagamaan kita sumbang dari Bumdes. Uang itu tidak dipendam, bagi habis supaya BPD merasakan, Linmas PKK merasakan walupun tidak besar bentuknya insentif 10 persen dari keuntungan.

Saat jadi pembicara di Depok, kabarnya duet dengan Profesor Keuangan?

Dapat radiogram dari Kabupaten melalui DPMD memohon agar saya dijadikan, narasumber. Saya juga kaget saya tanya langsung, karena ada nomor kontak Ibu Kepala Bapedda ternyata, kenapa saya harus jadi narasumber sedangkan disandingkan dengan profesor yang sudah malang melintang di TV One, Profesor Jhon yang kedua sekelas dokter kebijakan OJK padahal saya seorang kepala desa.

Ternyata mereka menanyakan ke Pemda dan Pemda itu percaya dirinya menunjuk saya, sedangkan ada ratusan desa di Sukabumi. Alhamdulillah saya dipercaya di utus oleh Kabupaten Sukabumi mengikuti Musrembang.   Dalam acara Musrembang itu, Wali Kota Depok mengatakan disebut ada tamu istimewa dari Sukabumi. Seorang kepala desa yang sukses, wah saya merinding.

Disana saya semua cerita tentang sukses dana desa. Di tahun 2017 itu mendapatkan penghargaan Tresor Awards dari pak Gubernur melaui BPK, KPK pengimplementasikan bagaimana dana desa ini berhasil dengan sistem keuangannya, pelaporannya dan perencanaan yang tepat.

Jadi tidak hanya Bumdes yang diceritakanya, kalau Bumdes itu istilahnya bintangnya. Tapi disisi lain kitapun harus memaparkan, bagaimana implementasi tentang dana desa.  Sudah dua Kabupaten juga yang telah mencarter, Bogor dan Bandung Barat untuk menjadi Narasumber. Bogor soal FGD dan Bandung Barat soal Implementasi Bumdes.

Bawa nama Kabupaten Sukabumi ke kancah nasional? Katanya ada cerita-cerita seru

Pak Wali Kota (Depok) bercerita dari Kabupaten Sukabumi yang sempat dinyatakan tertinggal di Jawa Barat dan Indonesia bisa muncul desa yang berhasil mengolah Bumdes Mandiri. Itu orang luar loh yang ngomong, Saya sih blum pernah dikontek pak bupati berkaitan dengan desa. Padahal dari Padang, Pasangkayu, Banjar, Malang, terakhir Dieng belajar ke Desa Sukajaya.

2018 empat sampai tiga kabupaten datang ke desa saya tiga bis. Yang disebutkan bukan Desa Sukajaya saja dan yang mengekpose itu ada dari kepala dinas DMPMD, Sekda, sama kita dari desa.  Alhamdulilah kita juga diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat dari sekian ratus ribu desa se Indonesia, lima desa termasuk Desa Sukajaya terpilih  untuk didelegasi ke Negara China 23 Maret sampai 3 April 2019. Konon katanya di sana ada salah satu desa yang terbersih di dunia, kita didelegasi kesana supaya belajar atau study banding. Saya tanya ke Pemda dari kurun waktu ke belakang ada tidak seorang kepala desa yang diberi penghargaan oleh pemerintah pusat untuk keluar negeri, ternyata tidak ada.

Jangan-jangan anda ini orang partai atau dekat dengan orang partai?

Saya bukan orang organisasi, tidak berpartai, saya lahir menjadi kepada desa itu betul-betul seorang karyawan perusahaan yang tidak diusung oleh partai politik. Sampai hari inipun saya tidak berpolitik, makanya mungkin kurang dikenal di Sukabumi termasuk sama pak bupati.