30 permohonan perselisihan alias sengketa hasil Pilkada Serentak tahun 2020 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kementerian Dalam Negeri menyatakan tak setuju dengan wacana normalisasi pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023.
Dalam SE tersebut juga dicantumkan tiga syarat yang membolehkan kepala daerah melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Daerah atau Musda di 514 kabupaten/kota se-Indonesia hari ini, Senin (28/12/2020) secara virtual. Tak terkecuali di Kota dan Kabupaten Sukabumi, telah terpilih ketua baru periode 2020-2025.