#mahkamah konstitusi mk
Jawa Barat22 Agustus 2024, 22:36 WIB

Aksi Massa Kawal Putusan MK di DPRD Jabar Berujung Ricuh

Ribuan orang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD abar, Kamis (22/8/2024), sebagai respons terhadap seruan "Peringatan Darurat" yang viral di media sosial, sekaligus mengawal keputusan MK soal persyaratan Pilkada.
Unjuk rasa kawal keputusan MK di Gedung DPRD Jabar | Foto : Istimewa
Nasional22 Agustus 2024, 00:29 WIB

Kawal Putusan MK, Netizen Ramai Unggah Gambar Peringatan Darurat Di Medsos

Gambar peringatan darurat bermunculan di media sosial setelah DPR RI dan Pemerintah menolak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lambang Burung Garuda berlatar biru dongker memenuhi media sosial.
Gambar Peringatan Darurat | Foto : Istimewa
Sukabumi Memilih20 Agustus 2024, 14:59 WIB

Aturan Berubah! Mengintip Peluang Partai Non Parlamen di Sukabumi Mengusung Calon Pilkada

Aturan syarat pengusungan pencalonan kepala daerah mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.
Ilustrasi Psangan Kepala Daerah | Foto : Istimewa
Sukabumi Memilih20 Agustus 2024, 14:08 WIB

Detail Putusan MK: Parpol Bisa Usung Calon Kepala Daerah Meski Tak Dapat Kursi DPRD

MK menafsirkan ulang syarat persentase suara selain kursi.
(Foto Ilustrasi) MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal Undang-Undang Pilkada. | Foto: Istimewa
Nasional20 Agustus 2024, 13:51 WIB

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan, PDIP Mungkinkan Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pencalonan gubernur DKI Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg.
Anies Rasyid Baswedan. | Foto: Instagram/@aniesbaswedan
Nasional13 Agustus 2024, 20:12 WIB

PTUN Menangkan Anwar Usman, Batalkan SK Suhartoyo Sebagai Ketua MK

Meski gugatannya dikabulkan, PTUN menolak permohonan Anwar Usman agar kembali jadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman | Foto : Sy
Sukabumi Memilih21 Mei 2024, 13:37 WIB

Kurang Data Pendukung, MK Tolak Gugatan PDIP Soal Suara PAN di Sukabumi

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI yang diajukan oleh PDIP terkait dugaan penggelembungan suara PAN di daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi
Sidang Mahkamah Konstitusi soal gugatan PDIP terkait penggelembungan suara PAN di Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi | Foto : Dok. MK
Nasional23 April 2024, 10:31 WIB

MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Pernyataan Presiden Jokowi bakal cawe-cawe itu disampaikan saat berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin, 29 Mei 2023.
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan oleh Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Februari 2024. | Foto: Potongan gambar TV One
Opini21 April 2024, 20:04 WIB

Prof Enny Hakim MK, Ketukan Palumu Ditunggu RA Kartini dan Dewi Keadilan

Prof. Enny Nurbaningsih adalah satu-satunya hakim MK perempuan saat ini yang mempunyai peran sangat penting, khususnya pada tanggal 22 April 2024 ini berkenaan akan diputuskannya sengketa pilpres.
Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LLM./Advokat/Dosen/Alumnus School of Law University of Warwick, Inggris | Foto : Sukabumi Upate
Sukabumi Memilih22 Maret 2024, 22:10 WIB

Kapan Penetapan Caleg Terpilih Pemilu 2024 Kota Sukabumi? Ini Kata KPU

Berikut kata KPU Kota Sukabumi terkait jadwal penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2024.
Ilustrasi kirab Pemilu 2024 di Kota Sukabumi. KPU angkat bicara soal kapan penerapan Caleg terpilih. (Sumber : SU/Asep Awaludin)
Nasional21 Maret 2024, 14:32 WIB

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Lengkapnya

MK mengabulkan gugatan beberapa pasal di KUHP.
(Foto Ilustrasi) MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, Fatia Maulidyanti, AJI, dan YLBHI. | Foto: Istimewa
KATA WARGANET12 Maret 2024, 16:21 WIB

KPID Gorontalo Soroti Gugatan Uji Materiil Undang-Undang Penyiaran di MK

Wakil Ketua KPID Gorontalo, Rajibgandi menyoroti gugatan Uji Materiil Undang-Undang Penyiaran ini. Menurut Rajib pada dasarnya kedudukan KPI merupakan lembaga negara independen yang memiliki sifat constitusional importance
Rajibgandi, Wakil Ketua KPID Gorontalo | Foto : Ist
KATA WARGANET10 Maret 2024, 09:07 WIB

Hakim MK Sambut Gugatan Masa Jabatan KPI: Dalam Rangka Pembenahan Sistem Ketatanegaraan

Ketua Majelis Sidang Panel MK Daniel Yusmic menilai permohonan yang diajukan bagus sekali. Permohonan ini menurutnya dalam rangka pembenahan sistem ketatanegaraan
Para advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners | Foto : Sukabumi Update