#mahkamah konstitusi
Sukabumi Memilih16 November 2024, 09:39 WIB

Putusan MK: Pejabat Daerah dan TNI/Polri Bisa Dipidana Jika Tak Netral di Pilkada 2024

MK menyebutkan pasal ini merupakan norma yang berpasangan dengan Pasal 71.
(Foto Ilustrasi) MK menegaskan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri bisa dipidana jika melanggar prinsip netralitas pada Pilkada. | Foto: Pixabay
Sukabumi Memilih23 Agustus 2024, 15:18 WIB

Tunggu PKPU, DPR Belum Pastikan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ikut Putusan MK

Ada dua putusan pengadilan yang bisa menjadi rujukan untuk penyusunan.
(Foto Ilustrasi) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan aturan tentang syarat usia minimal calon kepala daerah. | Foto: Istimewa
Nasional23 Agustus 2024, 14:58 WIB

Rakyat Sibuk Bela Negara, Menantu Jokowi Disebut Mirip Permaisuri Prancis yang Hidup Mewah

Postingan Erina dianggap tak pantas di tengah kekecewaan masyarakat.
Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep yang juga menantu Presiden Jokowi. | Foto: Instagram/erinagudono
Sukabumi23 Agustus 2024, 13:16 WIB

Aksi 23 Agustus, Suara Kemarahan Mahasiswa Sukabumi terhadap Politik Dinasti Jokowi

Jokowi mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih.
Perlengkapan atau logistik aksi perlawanan terhadap politik dinasti Presiden Jokowi di depan gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024. | Foto: Instagram/@dandhy_laksono
Sukabumi23 Agustus 2024, 11:07 WIB

Ada 8 Tuntutan! 23 Agustus Mahasiswa Sukabumi Kepung DPRD, Kumpul di Lapang Merdeka

Mahasiswa marah terhadap elite politik yang berusaha mengakali putusan MK.
(Foto Ilustrasi) Mahasiswa bersiap mengepung gedung DPRD Kota Sukabumi untuk berunjuk rasa soal pembajakan konstitusi. | Foto: Istimewa
Sukabumi Memilih22 Agustus 2024, 14:51 WIB

Wakil Ketua DPR: Putusan MK Berlaku Jika RUU Pilkada Tak Disahkan Sampai Pendaftaran

Rencananya DPR RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada.
(Foto Ilustrasi) Pelaksanaan Pilkada akan mengikuti putusan MK apabila RUU Pilkada belum disahkan sampai pendaftaran calon. | Foto: Istimewa
Nasional22 Agustus 2024, 13:54 WIB

Hanya PDIP yang Menolak, Ini Alasan DPR Pilih Putusan MA Ketimbang MK Soal UU Pilkada

Putusan MA lebih jelas dan rinci dibandingkan putusan MK.
(Foto Ilustrasi) Fraksi PDIP menjadi satu-satunya yang menolak hasil pembahasan RUU Pilkada. | Foto: Istimewa
Sukabumi22 Agustus 2024, 11:40 WIB

Mahasiswa Sukabumi Konsolidasi Darurat! Suarakan Perlawanan Pembajakan Konstitusi

MK mengeluarkan dua putusan pada 20 Agustus 2024.
Organisasi ekstra kampus Cipayung Plus Sukabumi melakukan konsolidasi darurat pada Kamis (22/8/2024). | Foto: Istimewa
Sukabumi Memilih22 Agustus 2024, 11:08 WIB

Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Anggota DPR Tidak Kuorum

Dasco belum memastikan sampai kapan penundaan ini dilakukan.
(Foto Ilustrasi) DPR menunda rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. | Foto: Pixabay
Nasional22 Agustus 2024, 10:28 WIB

Seruan Pers: Lawan Oligarki, Media Wajib Pertahankan Demokrasi

Bukan kali ini saja penyimpangan kekuasaan dalam proses legislasi.
Ilustrasi jurnalis. | Foto: SU
Sukabumi Memilih21 Agustus 2024, 20:11 WIB

Mahkamah Konstitusi Ingatkan KPU Jika Tak Patuhi Putusan MK Hasil Pilkada Berpotensi Tak Sah

Saldi Isra mengatakan, KPU mesti menindaklanjuti putusan MK sebelum menetapkan calon kepala daerah.
Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. | Foto : Capture Youtube
Sukabumi Memilih21 Agustus 2024, 11:28 WIB

Kabulkan Permohonan Mahasiswa, Putusan MK Izinkan Kampanye Pilkada di Kampus

Aturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.
(Foto Ilustrasi) MK mengizinkan kampanye pemilihan kepala daerah di kampus. | Foto: Freepik
Nasional21 Mei 2024, 09:56 WIB

MK Putuskan Gugatan Pileg PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

Hakim konstitusi Guntur Hamzah mengatakan pemohon mempermasalahkan perbedaan perhitungan perolehan suara PPP dengan Partai Garuda.
(Foto Ilustrasi) MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di sejumlah dapil di Jawa Barat tidak dapat diterima. | Foto: PPP
Nasional20 Mei 2024, 14:37 WIB

Caleg Nomor Urut 2 Paling Banyak Ajukan Sengketa ke MK

Masyarakat masih cenderung memilih caleg dengan nomor urut atas.
(Foto Ilustrasi) Perludem mengidentifikasi perkara sengketa pileg 2024 yang tengah bergulir di MK. | Foto: Freepik
Nasional21 Maret 2024, 14:32 WIB

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Lengkapnya

MK mengabulkan gugatan beberapa pasal di KUHP.
(Foto Ilustrasi) MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, Fatia Maulidyanti, AJI, dan YLBHI. | Foto: Istimewa
KATA WARGANET06 Maret 2024, 23:26 WIB

Dekan FISIP Universitas Brawijaya: Masa Jabatan KPI 3 Tahun Pemborosan, Ubah Jadi 5 Tahun!

Guru Besar FISIP Universitas Brawijaya Malang, Anang Sujoko, berpendapat perlunya perubahan masa jabatan KPI menjadi 5 tahun terkait dengan keharmonisan atau sinkronisasi performance kerja
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) | Foto : Ist
Nasional01 Maret 2024, 18:36 WIB

Caleg DPR, DPD, DPRD yang Terpilih Boleh Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpilih di Pemilu 2024 maju dalam Pilkada serentak 2024 tanpa harus mengundurkan diri.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber : Istimewa)
Nasional29 Februari 2024, 23:17 WIB

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Tidak Berlaku Mulai 2029

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Hakim Mahkamah Konstitusi | Foto : Ist
KATA WARGANET29 Februari 2024, 18:07 WIB

KPID Berbagai Daerah Apresiasi MK pada Sidang Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan KPI

Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan uji materiil Pasal 9 ayat (3) UU/32/2002 Tentang Penyiaran yang telah diajukan Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners.
Para Advokat di Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners Dari kiri: Mochamad Adhi Tiawarman SH, Moh. Agung Wiyono SH, MH,  Syaefurrochman A (Pemohon), M.Z. Al-Faqih SH, SS, M.Si, dan Ichsanty SH.
Sukabumi Memilih20 Februari 2024, 14:20 WIB

Hadapi Sengketa Pemilu, Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Prabowo-Gibran di MK

Yusril adalah sosok yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi di periode pertama.
Yusril Ihza Mahendra akan memimpin tim pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghadapi sengketa PHPU di MK. | Foto: Istimewa