Sikap PPP Soal Program Wakaf: Bagian Hukum Pemkot Sukabumi Lebih Paham

Sukabumiupdate.com
Minggu 20 Apr 2025, 18:07 WIB
Pertemuan 8 partai koalisi di rumah dinas wali kota Sukabumi | Foto : Tim ADC

Pertemuan 8 partai koalisi di rumah dinas wali kota Sukabumi | Foto : Tim ADC

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Sukabumi, Hj. Ima Slamet, menyatakan akan mengawal visi-misi dan berbagai program Wali Kota - Wakil Wali Kota, Ayep Zaki dan Bobby Maulana. Ia menyebut, PPP memiliki komitmen agar pemerintahan saat ini lebih baik dan lebih pro rakyat dibanding kepemimpinan sebelumnya.

"Saya tidak mau cari panggung, tapi kita komitmen mengawal apa yang kita usung termasuk visi misi dan program-program Ayep Zaki-Bobby Maulana selama lima tahun ke depan," kata Ima Slamet usai pertemuan delapan partai koalisi bersama wali kota di rumah dinas, Sabtu malam (19/4/2025).

Diketahui pertemuan tersebut diadakan atas undangan wali kota dalam merespon rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait program wakaf dana abadi. Ke delapan partai yang hadir PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Hanura. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana dan Bagian Hukum Pemkot Sukabumi turut hadir mendampingi wali kota.

Meski demikian, kata Ima, sebagai partai pengusung, PPP memiliki cara sendiri dalam mengawal program Ayep Zaki-Bobby Maulana, termasuk dalam merespon program wakaf dana abadi yang menjadi polemik diluar partai koalisi.

Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Undang Koalisi DPRD Bahas Rekomendasi Bapemperda, Ini Hasilnya

"Kita sebagai pengusung bukan berarti harus (loyal buta) membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Jika ada program kerja walikota yang bagus tentunya kami sebagai partai pengusung mendukung, akan tetapi jika dinilai kurang kita akan memberikan saran dan masukan sebagai penyempurnaan program tersebut Apakah masukan dan saran itu kemudian diterima atau tidak, itu hal lain yang harus kita maklumi, karena saya meyakini walikota memiliki dasar dasar pertimbangan lainnya," jelas Ima.

Terkait dengan program wakaf, menurut Ima, semestinya tidak perlu menjadi polemik di permukaan. Karena dasar hukumnya baik syariat maupun peraturan undang-undangan sudah mengatur dengan jelas. Tapi pihaknya pun meyakini jika suatu kebijakan tidak akan terlepas dari pro kontra.

"Soal wakaf, pak wali sudah punya bagian hukum di Pemkot yang bisa memberikan pertimbangan hukum dalam pengelolaannya. Kita lebih fokus memberikan saran dan masukan bagaimana itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat," tuturnya.

Ima juga mengimbau agar fraksi PPP di DPRD Kota Sukabumi terus mengawal program-program yang berpihak pada rakyat. Kritik terhadap pemerintah tetap perlu dilakukan, namun harus disampaikan secara santun dan konstruktif.

Berita Terkait
Berita Terkini