SUKABUMIUPDATE.com - Mantan Wakil Bupati Sukabumi periode 2000-2005, Ucok Haris Maulana Yusup, angkat bicara terkait bencana banjir bandang yang kembali melanda Palabuhanratu, Ibukota Kabupaten Sukabumi, Sabtu malam (19/4/2025), yang menimbulkan korban jiwa dan merusak ratusan rumah warga.
Ucok Haris dengan tegas menyoroti krisis ekologis yang terus berulang ini. Menurutnya, bencana yang terjadi berulang kali dalam kurun waktu kurang dari setahun ini merupakan sinyal serius bahwa tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Palabuhanratu sedang bermasalah.
"Dulu saat saya menjabat, saya perjuangkan agar ibukota Kabupaten Sukabumi dipindah ke Palabuhanratu. Itu bukan hal mudah, tapi akhirnya kita dapat dukungan dari Menteri BUMN saat itu, Laksamana Sukardi. Hasilnya, kita mendapatkan lahan sekitar 280 hektare dari PTPN VIII," ujar Ucok Haris Minggu (20/4/2025
"Dan 80 hektare akhirnya kita kerjasamakan dengan Yamaha Forrest untuk dihutankan, Palabuhanratu ada hutan untuk menjaga banjir. Saya hanya mengingatkan saja kepada semua masyarakat Kabupaten Sukabumi," sambungnya.
Baca Juga: Dua Sungai Meluap, BPBD Sukabumi Ungkap Penyebab Banjir di Palabuhanratu
Namun hari ini, kata Ucok, sebagian besar lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi permukiman dan bangunan tanpa penataan yang jelas.
"Tapi hari ini saya sangat miris karena banyaknya bencana, khususnya ibukota Kabupaten Sukabumi dan ini tidak jauh seperti daerah-daerah lain di Kabupaten Sukabumi. Yang tadinya dihutankan 80 hektare hilang, bahkan yang muncul di pegunungan-pegunungan yang dihutankan itu banyak perumahan, padahal dulu kita juga sempat banjir tapi tidak seperti hari ini, itu lah yang dikhawatirkan," ungkap Ucok Haris.
Ia menegaskan bahwa data dan solusi atas persoalan banjir ini telah ia sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Lebih lanjut, Ucok juga mengungkap bahwa saat itu Pemda mendapat tambahan lahan sekitar 100 hektare dari dua perusahaan swasta, yakni Anugrah Jaya Agung dan PT Tarta Tirta Bumi, untuk menata kawasan Palabuhanratu sebagai ibukota.
Namun kini, Ucok mempertanyakan kejelasan status lahan-lahan tersebut. "Justru yang jadi pertanyaan besar, bagaimana bisa lahan-lahan itu beralih fungsi dan kepemilikan? Siapa yang menjual? Padahal perjuangan kami dulu sangat berat," ucapnya dengan nada tegas.
Ucok Haris pun menyerukan agar lahan-lahan yang berubah fungsi dikembalikan ke peruntukan awalnya dan ditata kembali sebagai hutan serta kawasan perkantoran yang tertib dan ramah lingkungan.
"Mungkin ini solusi paling rasional. Kembalikan hutan 80 hektare itu. Tata kembali kawasan ibukota. Jangan biarkan Palabuhanratu jadi korban ketidakpedulian," tandasnya.
