SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pemindahan gedung kantor DPRD Kota Sukabumi kembali mencuat setelah persoalan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengaku memanfaatkan betul kehadiran Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Sukabumi untuk meminta bantuan keuangan (bankeu) dari Provinsi Jawa Barat.
“Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu mulai dari penyambutan di Balai Kota termasuk di sini (DPRD). Setiap pak Gubernur ke sini saya selalu menyampaikan terkait bangunan gedung Kantor DPRD Kota yang sudah lama direncanakan untuk pindah namun terkendala biaya,” ujar Wawan Juanda kepada sukabumiupdate.com. Kamis (10/4/2025).
“Mudah-mudahan di situ saya sampaikan ke pak Gubernur terkait bankeunya nanti ke sini (Kota Sukabumi). Beliau (Dedi Mulyadi) menjawab ya nanti kita kerja dulu bareng-bareng, gampang lah nanti kalau sudah kerja mah kelihatan,” tutur Wawan menirukan ucapan Gubernur Jabar.
Baca Juga: Gubernur Sarankan Ayep Zaki Rajin Blusukan Identifikasi Masalah: Benahi Kota Sukabumi
Menurutnya, harapan kepindahan kantor itu sudah tertanam sejak kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, namun saat itu terkendala pandemi covid-19. "Dan bangunan ini (gedung DPRD saat ini) sudah heritage, usia hampir mau 30 tahun, kami pingin pindah ke Cibeureum dengan tanah 8.000 meter,” jelasnya.
Kendati demikian, opsi lain juga tengah menjadi pembahasannya bersama Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengingat lokasi baru yang dipilih diproyeksikan untuk menjadi lokus Pemerintahan Kota Sukabumi secara keseluruhan.
“Saya sudah pernah ngobrol dengan pak Wali Kota kalau mengharapkan dari Gubernur ataupun dari Pusat itu susah, rencana kita juga mau tukar guling dan kita lagi menghitung aset semuanya jadi kalau ada pihak ketiga yang mau menjadikan ini (gedung DPRD) jadi hotel dan itu bisa kita lakukan, tapi tidak hanya ini ya ada aset yang lain misalkan Disdukcapil atau yang lainnya,” ucapnya.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan pusat pemerintahan itu, kata Wawan kurang lebih secara keseluruhan mencapai Rp200 miliar lebih.
“Kendalanya kan memang dana, itu kan membutuhkan dana hampir Rp200 m dalam DED itu, itu kan sekitar 5 tahun yang lalu, kalau sekarang mungkin bisa lebih. Tapi sebetulnya kalau Rp100 miliar juga kalau mau mah bisa, dengan bangunan yang lebih sederhana yang penting bisa dibangun tapi idealnya Rp200 milaiar,” pungkasnya. (Adv)
