SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sukabumi angkat bicara soal puluhan hektare sawah di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, yang berubah menjadi kubangan lumpur. Kondisi ini diduga akibat limbah dari aktivitas pertambangan di sekitar lokasi.
Kepala Distan Kabupaten Sukabumi Sri Hastuty Harahap menyebut pihaknya sedang melakukan pendataan secara menyeluruh untuk mengetahui luas lahan yang terdampak dan tingkat kerusakannya. "Yang kami lakukan saat ini adalah pendataan. Selanjutnya kami akan mengusulkan perbaikan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak, baik ke internal Dinas Pertanian maupun ke provinsi dan pemerintah pusat," kata dia pada Selasa (8/4/2025).
Ia menyampaikan bantuan awal telah diberikan kepada sejumlah petani terdampak. Bahkan baru-baru ini, kata Sri Hastuty, Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal-nya turut turun tangan dengan memberikan bantuan berupa 20 unit power thresher (alat perontok padi).
Baca Juga: Sawah Jadi Lumpur! Petani Simpenan Sukabumi Gagal Panen, Tuding Dampak Tambang
Namun untuk ganti rugi atas kerusakan lahan, Sri Hastuty menegaskan bahwa Distan tidak memiliki kewenangan mengganti secara langsung, kecuali jika lahan yang terdampak tercatat dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
"Kalau lahannya tidak terdaftar dalam AUTP, kami tidak bisa mengganti kerugian. Tapi kami bisa melakukan rehabilitasi, meskipun tidak bisa langsung karena pelaksanaannya sesuai tahapan anggaran. Kemungkinan kami ajukan di perubahan atau tahun depan," jelasnya.
Selain itu, menurutnya, beberapa kerusakan infrastruktur seperti irigasi, masuk dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut. "Kami juga sedang menunggu hasil rapat koordinasi untuk mengetahui duduk persoalannya secara menyeluruh. Penyuluh kami di lapangan masih mendata, karena dari informasi awal ada 50 hektare terdampak, namun dalam sistem poligon kami baru tercatat 30 hektare," tambah Sri Hastuty.
Sri Hastuty menegaskan, langkah lanjutan akan diambil setelah proses identifikasi selesai. Pihaknya ingin memastikan apakah yang perlu direhabilitasi adalah lahan pertanaman, infrastruktur, atau keduanya. "Nanti setelah rapat dan seluruh data terkumpul, akan kami sampaikan langkah-langkah resmi yang diambil dinas," katanya. (ADV)
