Wali Kota Sukabumi Dalam Sinergi Pemda dan Forkopimda Wujudkan Jabar Istimewa

Sukabumiupdate.com
Rabu 05 Mar 2025, 16:59 WIB
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat menghadiri rapat sinergi Pemda untuk mewujudkan Jabar Istimewa | Foto : Prokopim

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki saat menghadiri rapat sinergi Pemda untuk mewujudkan Jabar Istimewa | Foto : Prokopim

SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Sinergi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berlangsung di Kantor Bupati Karawang pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dihari yang sama, Wali Kota juga menghadiri peletakan batu pertama perumahan bersubsidi untuk TNI Polri, yang diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruar Sirait, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Jabar.

Melansir dari laman resmi pemprov Jabar, pada momen rapat bersama kepala daerah, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pembangunan manusia Jawa Barat yang unggul dan berkarakter menjadi tujuan utama dari program Jabar Istimewa. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara Pemdaprov Jabar dengan Pemkab/Pemkot serta unsur Forkopimda di masing-masing daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.

Operasi Jabar Manunggal

Dalam kesepakatan ini, terdapat lima bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu pemberantasan premanisme, pembangunan pendidikan istimewa, pembangunan kesehatan istimewa, pembangunan infrastruktur istimewa, serta pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Baca Juga: Saat Pegiat Seni di Sukabumi Belajar Angklung dengan Teknologi Digital Audio Visual

Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Jabar Istimewa, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyiapkan Operasi Jabar Manunggal. Operasi ini bertujuan untuk menangani berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan, seperti praktik premanisme yang menghambat investasi, pemungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, hingga pungutan uang THR yang kerap terjadi setiap menjelang hari raya.

"MoU ini bukan sekadar seremonial. Kami akan menjalankan Operasi Jabar Manunggal dengan pembiayaan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota pun akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Ini demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama," kata Gubernur Dedi Mulyadi.

Wajib Militer untuk Siswa SMA/SMK/MA

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengungkapkan gagasannya untuk menerapkan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK/MA di Jawa Barat. Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," katanya.

Lebih lanjut, program wajib militer ini juga akan diintegrasikan dengan sektor-sektor strategis yang dibutuhkan oleh daerah, seperti pertanian dan peternakan, guna membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Baca Juga: Bupati Sambut Baik 5 Fokus Pembangunan Jabar Istimewa: Relevan dengan Visi Kab. Sukabumi

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan bahwa integrasi pembangunan Jabar Istimewa melalui Operasi Jabar Manunggal dimulai sejak penandatanganan komitmen ini.

“Lima bidang utama ini menjadi fokus pembangunan. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda hari ini telah duduk bersama dan menandatangani komitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” tuturnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan kepala daerah lainnya dalam menyerap aspirasi serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk kemajuan daerah masing-masing.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, pembangunan di Jawa Barat akan semakin inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(Adv)

Berita Terkait
Berita Terkini