SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyebut salah satu langkah prioritas di awal kepemimpinannya di Kota Sukabumi adalah membenahi kondisi fiskal yang dinilainya dalam kondisi lemah. Hal itu disampaikan Ayep Zaki usai menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan perdananya bersama Pj Sekdakot, Hasan Asari, serta para Asisten Daerah, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah, Senin, (3/3/2025) di Oproom Setda.

Ayep Zaki menyampaikan bahwa strategi pembangunan Kota Sukabumi untuk periode 2025-2030 dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur strategis, serta optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk diantaranya mengoptimalisasi RSUD Syamsudin, SH atau Rumah Sakit Bunut.

Terkait dengan pembenahan RS Bunut, Ayep Zaki menegaskan bahwa Pemkot Sukabumi menggelontorkan uang sebesar Rp 70 Miliar per tahun ke RS Syamsudin, SH. Dari dana sebesar itu mayoritas digunakan untuk gaji pegawai. Sementara pemasukan dari RS Bunut ke Pemkot Sukabumi hanya sebesar Rp 30 miliar, artinya setiap tahun Pemkot mengalami kerugian Rp30-40 miliar.

"Evaluasi terhadap RSUD Kota Sukabumi menjadi salah satu prioritas, mengingat rumah sakit tersebut mengalami kerugian sekitar Rp30-40 miliar per tahun. Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan, termasuk mengganti Dewan Pengawas RSUD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit," jelas Ayep. "Termasuk gaji direktur rumah sakit nanti akan disesuaikan, saat ini Rp 100 juta per bulan itu kegedean," tegasnya.

Baca Juga: Ayep Zaki Tak Akan Ambil Gaji Sebagai Wali Kota Sukabumi: Untuk Anak Yatim dan Pedagang Kecil

Selanjutnya, Wali Kota menyebut dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, pihaknya berencana mengoptimalkan peran BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD.

"BUMD di Kota Sukabumi ditargetkan untuk menyumbang Rp30 miliar, dengan langkah konkret seperti peningkatan layanan air bersih oleh PDAM, pengurangan kebocoran air, perluasan akses kredit mikro bagi pedagang pasar oleh BPR, serta diversifikasi usaha dan kerja sama dengan BPJS oleh PD Waluya. Pemerintah juga akan menata kembali Pasar Pelita, termasuk mengevaluasi harga kios yang selama tujuh tahun terakhir tidak memberikan kontribusi optimal bagi PAD," tuturnya.

Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa ada intervensi politik. ASN harus bekerja secara profesional, tidak menghambat jalannya pembangunan, dan membuka lembaran baru dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah. (Adv)