SUKABUMIUPDATE.com - Ketidakpastian rencana pembangunan Bandar Udara atau Bandara di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, tidak hanya berdampak pada lahan warga, tetapi juga menghambat investasi untuk pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.
Hal tersebut diungkap pihak PT Bogorindo Cemerlang selaku pengembang Kawasan Industri Cikembar Sukabumi. Tak jelasnya pembangunan Bandara ini ditengarai membuat investor ragu untuk melanjutkan investasi serta menghambat revisi master plan dalam pengembangan kawasan.
Pasalnya, kawasan industri Cikembar ternyata berbenturan dengan rencana pembangunan bandara yang masuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 75 tahun 2019. Sekitar 70 hektare lahan kawasan ini terdampak.
"Sekitar 70 hektare lahan kawasan industri ini beririsan dengan lahan bandara. Investor jadi ragu untuk masuk karena takut terhambat dalam proses perizinan," ujar General Manager PT Bogorindo Cemerlang, Berlin Sumadi, Selasa (26/2/2025).
Baca Juga: Kabar Terbaru Bandara Cikembar Sukabumi, Kades Curhat: Mati Secara Ekonomi
Berlin mengatakan, kawasan industri Cikembar memiliki luas sekitar 220 hektare, di mana saat ini telah beroperasi dua pabrik, dengan rencana tambahan empat pabrik baru tahun ini.
Secara keseluruhan, menurut Berlin potensi kawasan yang dibangun mulai tahun 2017 ini dapat menampung hingga 80-120 pabrik dengan harapan menyerap 100 ribu tenaga kerja di Sukabumi.
"Sudah ada beberapa tenant atau pabrik yang telah beroperasi di kawasan industri Cikembar, ada yang sudah berjalan 2 pabrik dan tahun ini rencananya masuk 4 pabrik yang akan beroperasi. Tapi karena ketidakpastian ini, ada risiko juga," jelasnya.
"Kami sudah memiliki izin usaha kawasan industri, amdal lalu lintas, dan PKPPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Namun, isu bandara ini terus menjadi hambatan dalam revisi master plan kami. Di 2023 saat kami mengajukan revisi master plan, isu bandara ini tidak muncul. Tapi di 2024, tiba-tiba isu ini kembali menjadi hambatan," tambahnya.
Berlin menilai sikap pemerintah masih belum seragam soal bandara ini. Ada pihak yang mendorong investasi tetap berjalan, tapi ada juga yang mempertanyakan kelanjutan proyek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Joko Widodo tersebut.
"Kami sudah mengajukan permohonan (revisi master plan) tiga bulan lalu (ke DPTR), tapi baru pekan ini mereka berencana menanyakan ke kementerian (perhubungan). Kami butuh kepastian tertulis, bukan hanya lisan. Kalau hanya lisan, nanti bisa berubah-ubah lagi," tuturnya.
Baca Juga: Salah Satunya Bandara Sukabumi, Erick Thohir Kejar Realisasi 2 Janji Jokowi
Padahal secara pribadi Berlin menilai pembangunan bandara saat ini sulit direalisasikan. Sebab, seperti yang diketahui bersama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah gencar efesiensi anggaran di berbagai sektor.
“Seharusnya pemda mampu mengakselerasi proses perizinan. Kenapa harus konsul segala? sudah jelas bandara kemungkinan besar tidak jadi. Masyarakat lebih membutuhkan adanya perusahaan sebab akan membuka lowongan pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Berlin, keberadaan bandara di kawasan industri ini jugakurang relevan. Pemkab Sukabumi sendiri saat masih dipimpin Marwan Hamami disebutnya lebih ingin bandara dibangun di wilayah selatan untuk mendukung sektor pariwisata.
"Kalau untuk akses industri, sepertinya tol dan double track kereta sudah cukup. Bandara di sini rasanya kurang mendesak. Bupati sebelumnya pun ingin bandara di wilayah selatan karena dekat dengan tempat wisata, tapi untuk bupati saat ini kami masih belum tahu," ungkapnya.
Lebih lanjut Berlin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelontorkan lebih dari Rp 100 miliar untuk pembangunan infrastruktur di kawasan industri ini. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, potensi investasi yang berisiko hilang bisa mencapai berkali-kali lipat.
"Itu baru nilai infrastruktur. Kalau investasi dari tenant yang masuk hilang, bisa berkali-kali lipat lebih besar. Padahal ini juga berpengaruh ke pendapatan daerah," ujarnya.
Oleh karena itu Berlin berharap pemerintahan baru Kabupaten Sukabumi bisa memberi kepastian hukum agar investasi di kawasan industri Cikembar tidak terhambat.
"Kami hanya butuh kepastian. Kalau memang bandara jadi dibangun, ya kami akan menyesuaikan. Tapi kalau ini cuma jadi wacana tanpa kejelasan, kasihan banyak pihak yang sudah terlanjur berinvestasi. Jangan sampai janji politik untuk membuka lapangan kerja hanya menjadi wacana tanpa realisasi," pungkasnya.
