SUKABUMIUPDATE.com - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 34.43.111 di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi ditutup sementara dan diambil alih oleh Pertamina setelah ditemukan adanya praktik curang oleh Bareskrim Polri. Akibatnya 30 karyawan SPBU terancam dirumahkan.

“Karyawan yang terancam dirumahkan kurang lebih sekitar 22 orang hanya manajemen SPBU nya saja. Kalau untuk total karyawan mungkin sekitar 30 orang,” ujar Dinar Febriana selaku Manager Operasional SPBU tersebut kepada sukabumiupdate.com, Rabu (19/2/2025).

“Sangat disayangkan mungkin sekarang dengan keadaan karyawan. Karyawan di sini semuanya mendekati bulan puasa menjelang bulan Ramadan mungkin untuk sementara waktu kita rumahkan dulu,” tambah dia.

Baca Juga: Direktur Jadi Terlapor, Polisi Ungkap Cara SPBU Baros Sukabumi Curangi Pembeli: Pakai Alat Khusus

Soal temuan praktik kecurangan pada takaran BBM, Dinar sendiri mengaku pihaknya tidak tahu menahu terkait terpasangnya alat PCB (Printed Circuit Board) dalam dispenser BBM yang dijadikan alat bukti adanya dugaan praktik culas ini.

“Saya sendiri tidak tahu jenis alatnya seperti apa, bentuknya seperti apa saya tidak tahu. Kalau disebut merasa dirugikan jelas sangat dirugikan karena posisinya mungkin oknum-oknum sebelumnya yang masang tapi kita nggak tahu,” kata dia.

“Secara keseluruhan manajemen tidak ada yang tahu dari awal. Mungkin pihak penyidik juga telah melakukan BAP dari mulai saya sampai rekan-rekan saya yang ada di lapangan semua tidak ada yang mengetahui,” jelas dia.

Lebih lanjut, Dinar menceritakan bahwa sejak SPBU itu berdiri pada tahun 2005 namun di tahun 2006 SPBU itu pernah disewakan kepada seseorang hingga tahun 2013 kembali dikelola oleh owner secara pribadi.

“Perusahaan ini berdiri pada tahun 2005 namun pada tahun 2006 dengan pengelolaan pihak ketiga sempat disewakan dan pada tahun 2013 diambil alih oleh owner yang sesungguhnya,” ucapnya.

Menurutnya, sejak saat itu (2013), Pihak perusahaan rutin melakukan maintenance atau uji tera pada setiap dispenser atau mesin pengisian bahan bakar didampingi oleh Pertamina Patra Niaga, UPTD dan Metrologi dan dinyatakan alat ukurnya dalam keadaan bagus dan masih dalam batas toleransi.

“Alhamdulillah alat ukur kita dinyatakan dalam keadaan bagus dan dalam batas toleransi. Untuk terakhir pemeriksaan metrologi itu kita di bulan Desember 2024,“ tutur dia.

“Intinya yang saya sesalkan itu ketika saya meminta untuk maintenance, mungkin yang namanya teknisi mereka itu kan sudah pasti paham dengan apa yang mereka buat dari atas sampai bawahnya. Namun ketika ada temuan alat tambahan ini mereka mengeluarkan statmen bahwa itu bukan pabrikan mereka,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, penutupan akan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau berdasarkan proses penyelidikan pada kasus tersebut selesai dilaksanakan.

“Seperti yang tadi pak Direktur Tipidter sampaikan penyidikan akan berjalan dengan proses yang khusus dengan cepat sehingga pelayanan masyarakat di wilayah sekitar itu tidak terkendala,” kata dia.

Dengan adanya penutupan pada SPBU tersebut, Pihaknya memastikan layanan pengisian BBM di area tersebut tidak akan terkendala mengingat dengan jarak sekira 3 kilometer dari SPBU Baros sudah tersedia sekurangnya 4 SPBU lain untuk mengcover kebutuhan BBM masyarakat.

“Ketika SPBU ini ditutup dan beralih ke Pertamina lebih kurang 3 km dari lokasi ini ada 4 SPBU jadi kami memastikan bahwa layanan itu tidak akan terganggu,“ pungkasnya.

Salah satu mesin pompa BBM yang disegel di SPBU Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Rabu (19/2/2025). | Foto: SU/Asep Awaludin

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin, bersama dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengungkap kecurangan pada takaran BBM di SPBU tersebut.

Brigjen Nunung mengungkap modus kecurangan tersebut dengan mengurangi takaran yang dilakukan dengan menggunakan alat PCB pada dispenser pengisian BBM.

“Alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di dalam kolom kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM,” jelas Nunung.

Dia menegaskan bahwa meskipun tidak ada kerugian langsung bagi negara, dampak dari kecurangan ini dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya nilai kerugian yang dialami konsumen sebesar Rp1,4 miliar per tahun.

"Kerugian ke negara memang tidak ada, tetapi yang menanggung dampaknya adalah masyarakat yang membeli bahan bakar," ungkapnya.

Nunung mengatakan SPBU milik PT Prima Berkah Mandiri (PBM) itu telah beroperasi sejak 2005. Namun, pihaknya masih mendalami sejak kapan kecurangan dilakukan.

Meski begitu, ia menyebut telah menaikkan status kasus kecurangan SPBU tersebut ke tahap penyidikan.

"Kami bersama Direktorat Metrologi dan PT Pertamina Patra Niaga telah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Sehingga kasus ini segera kita naikkan ke penyidikan. Dengan terlapor adalah Direktur dari PT PBM, yaitu saudara Rudi," ungkap Nunung.

Terkait status operasional SPBU, Brigjen Nunung mengonfirmasi bahwa Pertamina Patra Niaga akan mengambil alih pengelolaan SPBU tersebut.

"Tadi kami sudah mendapatkan informasi dari Patra Niaga. Setelah proses penyidikan berjalan, SPBU ini akan tetap beroperasi, tetapi pengelolaannya diambil alih oleh Pertamina Patra Niaga," sambungnya.

Langkah ini diambil agar proses hukum tidak mengganggu layanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa praktik curang serupa tidak kembali terjadi di SPBU tersebut. Penyelidikan terhadap kasus ini masih terus berjalan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan kecurangan tersebut.