SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan besar setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 mengalami pemangkasan signifikan. APBD Kabupaten Sukabumi yang semula diproyeksikan sebesar Rp4,3 triliun harus disesuaikan menjadi maksimal Rp3 triliun, akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam merencanakan berbagai program, khususnya di sektor infrastruktur. Dampak dari penyesuaian ini pun terasa langsung di berbagai sektor, terutama pada belanja aparatur daerah.

"Jelas akan ada yang terdampak, contohnya perjalanan dinas dan kunjungan DPRD yang mulai dipangkas. Bahkan, kinerja aparatur juga bisa terkena dampak, termasuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang mungkin berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali," ujar Marwan kepada sukabumiupdate.com.

Baca Juga: Biaya Kuliah Berpotensi Naik Imbas Efisiensi di Kemendiktisaintek

Namun, Bupati Marwan menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas meskipun anggaran daerah mengalami penyesuaian besar. "Kesehatan dan pendidikan harus tetap mendapat perhatian, karena keduanya adalah sektor yang sangat penting dan tidak boleh ada pengurangan yang krusial," tambahnya.

Selain itu, sektor pariwisata dan pertanian juga tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah, dengan perhatian khusus pada ketahanan pangan. "Kami akan fokus pada pariwisata dan pertanian karena itu sangat mendukung ketahanan pangan. Dinas-dinas lainnya diharapkan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang membutuhkan anggaran tidak produktif," jelas Marwan.

Sementara itu, Bupati Sukabumi terpilih periode 2025-2030, Asep Japar, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran ini terjadi di semua tingkat pemerintahan. "Kami mengikuti kebijakan pusat. Kebijakan pusat seperti program makan bergizi gratis juga penting untuk kepentingan rakyat, dan kami akan mengikuti aturan pusat," tutur Asep Japar.