SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Neglasari Bersih (GNB) kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/1/2025). Aksi warga ini merupakan kedua kalinya menuntut transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta PBB.
Dari pantauan di lokasi, massa aksi nampak menempelkan spanduk berisi tuntutan di kantor desa, membakar ban bekas, dan sempat menyegel salah satu pintu masuk kantor desa, namun tidak lama kayu penghalang dibuka kembali.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini berakhir pada pukul 15.00 WIB setelah perwakilan warga berdialog dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Lengkong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, BPD, serta aparat kepolisian dan TNI. Namun, Kepala Desa Neglasari, Rahmat Hidayat tidak hadir dalam audiensi tersebut.
"Ya ini aksi yang kedua kalinya. Kami menuntut agar kepala desa mengundurkan diri, atau diberhentikan secara terhormat, atas penyelewengan DD, ADD, dan PBB," tegas Korlap aksi Gerakan Neglasari Bersih, Suparman kepada sukabumiupdate.com.
Baca Juga: Sebut BLT hingga Anggaran RT Belum Disalurkan, Warga Demo Kades di Lengkong Sukabumi
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Sukabumi, Hodan Firmansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan warga sejak aksi pertama pada 17 Januari 2025.
"Saat ini, Inspektorat sedang bekerja sejak Senin (20/1/2025) untuk memverifikasi adanya indikasi penyelewengan ADD, DD, dan PBB. Pemerintah akan mengikuti regulasi yang berlaku, jadi mohon bersabar dan beri waktu 10 hari kerja untuk menyelesaikan verifikasi," ujar Hodan.
"Atas nama Pemda Kabupaten Sukabumi. Pimpinan mendisposisikan untuk mendampingi pak camat, bersilaturahmi dengan warga Desa Neglasari, dan atas laporan dari BPD, Camat Lengkong tentunya sudah sampaikan kepada pak Bupati Sukabumi," tambahnya.
Terpisah, Kepala Desa Neglasari, Rahmat Hidayat, memberikan tanggapannya terkait aksi unjuk rasa yang bterjadi di wilayahnya. Ia menilai aksi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.
"Menurut saya, aksi ini amburadul, sarat muatan politik, dan hanya menunjukkan ambisi kekuasaan dari pihak-pihak tertentu yang sulit move on dari Pilkades 2019," ujar Kades Rahmat Hidayat melalui pesan WhatsApp kepada sukabumiupdate.com.
