SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintahan Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan rapat koordinasi percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana alam yang melanda 39 Kecamatan pada awal Desember 2024 lalu.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, pejabat tinggi BNPB, dan Forkopimda, yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Rabu, (8/1/2025).
Rakor ini membahas tentang percepatan pembangunan Huntap bersumber dana siap pakai stimulan perbaikan/pembangunan kembali rumah masyarakat rusak akibat bencana 2024 lalu, kiranya untuk mengantisipasi adanya hambatan-hambatan sekaligus penyimpangan penggunaan anggaran di lapangan.
Baca Juga: Diklaim Tahan Gempa: BNPB Serahkan Riksa, Huntap Korban Bencana Sukabumi
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi di 39 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Bahkan, sejauh ini sudah melaksanakan verifikasi data rumah yang terdampak bencana.
"Tim-tim itu melihat apa-apa yang dilakukan para kepala desa nanti dari hasil pengecekan segera akan dilaporkan atau diajukan kebutuhan anggarannya ke BNPB, selanjutnya BNPB akan mengajukannya Kementerian Keuangan,"jelasnya.
Suharyanto juga menekankan untuk pemerintah daerah agar segera menyelesaikan proses pendataan terhadap rumah rusak berdasarkan tingkat kerusakan dan domisili warga. Dengan begitu, masa peralihan transisi darurat ke pemulihan dapat berjalan dengan baik.
"Seperti pembangunan rumah huntap tadi dijadikan sebagai contoh, ini adalah wujud keseriusan pemerintah, kecepatan pemerintah dalam membantu kesulitan masyarakat terdampak bencana," jelas Suharyanto.
Lebih lanjut Ia menyampaikan, proses pembangunan Huntap di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi berpotensi lebih dari satu tahap. Mengingat, jumlah kerusakannya cukup banyak.
Oleh karena itu dengan Rakor ini kata dia, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hasil proses penilaian di lapangan bisa betul-betul by name by address.
"Ini untuk mengendalikan supaya prosesnya bisa berjalan secara lebih cepat dan tepat," ucapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyebut bahwa Jawa Barat adalah daerah rawan bencana. Dengan adanya Rakor ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan Hunian Tetap bagi warga terdampak bencana.
"Tentunya berharap upaya kita ini bisa mempercepat pemulihan bencana di Kabupaten Sukabumi," singkatnya.
Ditempat yang sama, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengungkapkan, program percepatan pembangunan hunian tetap dana siap pakai (DSP) stimulan merupakan langkah nyata dan dukungan dari pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan kondisi rumah yang rusak akibat bencana, agar masyarakat dapat segera kembali hidup dalam lingkungan yang aman dan layak huni.
"Pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui kepala BNPB beserta semua pihak yang mendukung terkait rencana pemberian Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak," pungkasnya.
Di akhir acara secara simbolis dilakukan penyerahan bantuan berupa 5 unit motor trail oleh Ketua BNPB kepada Bupati Sukabumi dan Dandim 0622.
