SUKABUMIUPDATE.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menyoroti penanganan bencana akibat cuaca ekstrem yang masih menyisakan status darurat di tiga kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu Kalibunder, Surade, dan Ciemas. Kondisi ini memerlukan sinergi lintas instansi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan akses desa yang terputus segera pulih.
“Kami dari Kementerian Desa memang tidak memiliki program khusus untuk pemulihan bencana, karena itu bukan ranah kami. Tapi, saya sudah koordinasi dengan Menteri PUPR dan Kepala BNPB, Suharyanto. Bahkan tadi saya juga video call dengan Menteri Sosial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ungkap Yandri saat diwawancarai, Selasa (19/12/2024).
Ia juga mendorong agar desa tidak berdiam diri saat terjadi bencana. “Intinya, desa harus bertindak. Jangan sampai ada bencana tapi desa tidak melakukan apa-apa. Kalau perlu, manfaatkan dana desa untuk langkah awal sambil menunggu bantuan datang,” katanya.
Menurut Yandri, dana desa dapat digunakan untuk membantu kebutuhan mendesak selama masa darurat, meski penggunaannya tetap harus bertanggung jawab. “Dana desa itu fleksibel, termasuk untuk kondisi kedaruratan. Misalnya untuk mendirikan dapur umum atau membeli nasi bungkus bagi warga terdampak, itu diperbolehkan. Bahkan, jika ada warga luka yang harus dibawa ke rumah sakit tapi tidak ada ongkos, dana desa bisa digunakan dulu,” jelasnya.
Baca Juga: 297 KK Terdampak Pergerakan Tanah di Pabuaran Sukabumi Bakal Dapat Hunian Tetap
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan dana desa harus terarah dan tidak disalahgunakan. “Jangan sampai dana desa dihabiskan begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Semua harus dipertanggungjawabkan. Yang penting, kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi sementara bantuan dari pihak lain sedang dalam proses,” tegasnya.
Selama kunjungan kerjanya, Yandri menyempatkan diri meninjau Desa Lembur Sawah di Kecamatan Pabuaran, salah satu wilayah terdampak bencana. Ia juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat. “Desa harus bisa memaksimalkan potensi yang ada, termasuk dana desa, untuk membantu warganya. Ini penting agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan,” katanya.
Yandri menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menangani bencana, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat. “Ini sifatnya kolaboratif. Semua pihak harus bersinergi, tidak boleh saling menyalahkan. Kemensos, BNPB, Kemendagri, TNI, dan Polri harus bekerja bersama-sama,” ujarnya.
Dengan sisa status darurat di tiga kecamatan, Menteri Desa berharap kolaborasi lintas instansi dapat mempercepat pemulihan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. “Bencana adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bekerja keras agar kondisi bisa segera kembali normal,” pungkasnya.
