SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet menggelar diskusi dengan sejumlah aktivis lingkungan di Kabupaten Suakbumi. Agenda ini dilaksanakan di rumah inspirasinya di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).
Salah satu topik yang dibahas adalah soal bencana alam dahsyat yang mengepung Kabupaten Sukabumi pada awal Desember 2024. Selain para aktivis, Slamet juga menghadirkan perwakilan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam diskusi ini. Para pihak mencoba mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan.
"Kegiatan ini terdorong oleh bencana di Kabupaten Sukabumi. Saya wakil DPR RI dari Sukabumi sehingga diskusi yang digelar adalah bentuk kepedulian kepada warga Sukabumi. Saya coba mempertemukan Kemenhut dengan beberapa aktivis untuk membahas apa yang bisa dilakukan," kata dia kepada sukabumiupdate.com.
Menurut Slamet, diskusi ini setidaknya dapat memetakan masalah bencana alam beberapa waktu lalu, terutama banjir. Legislator Senayan asal daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut menilai pendapat yang disampaikan aktivits, khususnya dari wilayah Pajampangan, cukup baik untuk dikerjakan.
Baca Juga: DPR RI Dorong Polisi Tindak Perusahaan Tambang yang Terbukti Picu Bencana di Sukabumi
"Pendapat teman-teman aktivits lingkungan dan tokoh-tokoh konservasi, cukup bagus untuk direspons. Salah satunya bagaimana memposisikan kembali puncak-puncak air sebagai benteng pertahanan ekologi, seperti Puncak Buluh di Kecamatan Jampangkulon dan kawasan hutan di Kecamatan Simpenan," ujarnya.
Dalam forum itu, Slamet pun membahas dampak yang ditimbulkan Undang-Undang Cipta Kerja yang terlalu mempermudah proses penerbitan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi sebuah aktivitas perusahaan. Politikus senior PKS ini juga menyinggung masalah alih fungsi lahan.
“Banyak yang harus kita evaluasi terkait alih fungsi lahan, pelepasan lahan yang juga dengan mudahnya, dan sanksi-sanksi yang dimudahkan. Sudah ada efek dari UU Ciptaker (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap lingkungan. Termasuk perusahan yang hari ini mengabaikan AMDAL,” katanya.
“Saya mempertemukan pihak terkait untuk dapat memetakan sekaligus mengantisipasi kejadian ini tidak terulang. Dua poin penting masalah lingkungan di Kabupaten Sukabumi, selain hal-hal yang sebelumnya dibahas, adalah mengembalikan fungsi hutan lindung dan memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri. Ini harus mendapatkan prioritas dari pemerintah pusat. Semoga kebersamaan dengan masyarakat, saya dengan posisi di DPR RI, dan dukungan kementerian, dapat mendapatkan solusi terbaik," kata Slamet.
Sebagai informasi, berdasarkan data pada 17 Desember 2024, total terdapat 205 desa di 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang merasakan bencana beberapa waktu lalu. Sementara jumlah warga terdampak mencapai 23.318 jiwa, dengan 8.736 di antaranya mengungsi. Lalu sepuluh warga meninggal dunia dan dua lainnya masih dinyatakan hilang.
