SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menanggapi pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat bahwa aktivitas pertambangan diduga menjadi salah satu penyebab banjir dahsyat dan bencana alam lain di wilayahnya.

Marwan mengatakan bahwa terlepas dari persoalan lingkungan, dampak dari kebencanaan ini akan selalu dikaitkan dengan isu pertambangan, penataan ruang dan posisi perubahan tegakan hutan.

Oleh karena itu pihaknya berjanji akan mengkaji persoalan itu untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam merekomendasikan izin pertambangan.

“Itu akan kita cermati, kita kaji, kemudian menjadi (bahan) evaluasi untuk kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi ketika merekomendasikan ke Provinsi maupun ke Kementerian. Kalau pertambangan tentunya rekomendasi kita nanti disesuaikan dengan kondisi hari ini,” ujar Marwan kepada awak media di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Minggu (15/12/2024).

Baca Juga: Dugaan Aktivitas Tambang di Balik Banjir Sukabumi, Menteri LH: Kami Akan Cek Kembali

Meski begitu, Marwan menyebut pihaknya tidak dapat seutuhnya menyalahkan setiap proses pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi. Yang paling penting menurutnya masyarakat harus diedukasi.

“Kita tidak bisa menyalahkan utuh pada proses sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi. Tapi kita juga mengajak masyarakatnya sendiri harus bisa memahami kondisi dan potensi yang dimiliki itu tidak sampai harus menyebabkan bencana ini,” kata dia.

“Potensi tambang akan sangat bisa mensejahterakan rakyat tapi ketika rakyat bisa memahami posisi,” tambahnya.

Selain itu, marwan juga menyinggung proses rekomendasi perizinan yang datang dari Desa. Menurutnya, setiap Kepala Desa harus cermat dan memahami kondisi sebelum memberikan rekomendasi perizinan kepada setiap investor yang datang.

“Terutama juga titip kepada Kepala Desa yang ada di wilayah baik perkebunan, pertambangan maupun potensi yang lain untuk bisa peka melihat potensi izin yang diberikan karena dasar awal perizinan untuk melakukan kegiatan itu ada di Desa,” jelas dia.

“Tapi yang selalu disalahkan adalah Pemerintah Kabupaten karena posisi rekomendasi ada di sini (Pemkab), padahal rekomendasi itu muncul baik ke Gubernur maupun Kementerian setelah proses di bawah (Desa), makanya peran dari masyarakat terutama dari teman-teman pemerhati lingkungan (sangat dibutuhkan),” tandasnya.

Baca Juga: Bencana Sukabumi Terparah dalam 1 Dekade Terakhir, Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Penyebab

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta polisi menyidik perusahaan tambang di wilayah Sukabumi yang disebut menjadi penyebab adanya banjir dan bencana alam, terutama pada awal Desember 2024. WALHI menilai aktivitas para perusahaan tambang itu yang mengekploitasi hutan telah membuat kerusakan lingkungan.

“Meminta Polri melakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan. Kepada pemerintah kami mendesak agar menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan, mengganti kerugian yang diderita masyarakat, dan mengevaluasi areal perhutanan sosial yang dijadikan objek tambang,” kata Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 13 Desember 2024.

Mengutip tempo.co, Wahyudin mengatakan WALHI Jawa Barat telah menurunkan tim investigasi sejak 3 Desember lalu ke Sukabumi. Dia menyebut timnya menemukan tidak hanya kawasan Guha dan Dano yang terdegradasi, tetapi di kawasan lain juga terjadi kerusakan alam akibat tambang emas dan galian kuarsa untuk bahan pendukung pembuatan semen.

Sementara itu, Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI Mukri Friatna mengatakan banjir bandang yang terjadi pada awal Desember 2024 di Sukabumi telah menimbulkan dampak serius bagi kehidupan sosial sekaligus ekonomi masyarakat. Menurut dia, ada 39 kecamatan dan 176 desa terdampak banjir serta risiko belasan warga meninggal dan hilang.

“Hasil pemantauan citra satelit, sedikitnya terdapat dua kawasan hutan yaitu pegunungan Guha dan Dano yang telah hancur tutupan hutannya,” kata dia.

Kehadiran pabrik semen menghancurkan kawasan karst yang merupakan bahan baku semen. WALHI juga menemukan di Desa Waluran, Kabupaten Sukabumi, ada degradasi hutan. WALHI menilai fenomena ini karena adanya pembukaan lahan untuk proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk memasok serbuk kayu ke PLTU.

Tak hanya itu, Wahyudin mengatakan WALHI juga menemukan adanya operasi tambang emas di kawasan hutan seperti di Ciemas dan di Simpenan. “Kawasan perhutanan sosial tidak luput pula dari objek tambang sebagaimana terdapat di petak 93 Bojong Pari dan Cimanintin dengan luas 96,11 hektare,” kata Wahyudin.

Menurut dia, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, kawasan tersebut tidak masuk pada lokasi pertambangan dan juga bukan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Bencana ekologis yang telah memporak-porandakan wilayah Sukabumi jelas karena adanya kontribusi perusahaan,” kata dia.

Karena itu, WALHI meminta perusahaan menanggung dan memulihkan kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di sana. Menurut dia, beban ini tak hanya ditanggung negara, tetapi juga para perusahaan tersebut. “Banjir bandang di Sukabumi karena adanya andil besar perusahaan dan karena keuangan negara bersumber dari kebanyakan pajak rakyat,” kata dia.