SUKABUMIUPDATE.com - Warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, meminta berbagai pihak memperbaiki jalan kabupaten ruas Waluran-Bojonggenteng, yang menghubungkan Desa Mekarjaya dengan Desa Waluran, Kecamatan Waluran.
"Itu jalan alternatif penghubung Kecamatan Ciemas dan Waluran. Namun sayang, jalan ini sulit dilintasi, apalagi saat musim hujan seperti saat ini karena masih berbatu dan tanah," kata Inen Sodikin (40 tahun) warga Desa Mekarjaya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (5/11/2024).
Inen berharap pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bisa memerhatikan jalan tersebut. Seperti permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Bupati Sukabumi dan para anggota DPRD Kabupaten Sukabumi juga mohon perhatiannya untuk kondisi jalan di wilayah kami," ungkapnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Sukabumi Buka Suara Soal Perbaikan Jalan Rusak Ruas Pabuaran-Kalibunder
Kepala UPTD Pekerjaan Umum (PU) Wilayah Ciemas Dadang Koswara membenarkan itu jalan kabupaten. "Betul status jalan kabupaten baru, SK-nya keluar tahun 2023. Ruas jalannya sepanjang 9,3 kilometer. Jalan ini ada di Kecamatan Waluran dan Ciemas," kata dia.
"Untuk tahun ini sudah dilaksanakan kegiatan 2 SPK, yaitu tepatnya di wilayah Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, dan Desa Waluran, Kecamatan Waluran. Dari 2 SPK kegiatan, pekerjaan rekonstruksi tersebut panjangnya hanya 550 meter," ujar Dadang.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Taopik Guntur menambahkan, "Jalan ini sudah lama rusak berat dan mayoritas sepanjang permukiman warga di Desa Mekarjaya, dari Jembatan Ciletuh perbatasan Desa Waluran, hingga ke PT Wilton. Dulu jalan desa dan sekarang statusnya jalan kabupaten. Hanya sayang, saat pengalihan ke jalan kabupaten, tidak secara maksimal Pemda Sukabumi, terutama DPU, menganggarkan perbaikan," katanya.
"Kalau hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sukabumi tidak memungkinkan, butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui kebijakan Bapak Presiden untuk mengintervensi, membantu, dan mempercepat infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Kami tidak bisa tutup mata dan telinga, saat warga menyampaikan keluhan terkait jalan kabupaten yang rusak, masih banyak yang belum tertangani. Perlu intervensi dari pemerintah pusat melalui anggaran DAK," ujar Taopik.
"Kami di Komisi II banyak menerima keluhan dari warga terkait kondisi jalan kabupaten yang rusak dan akan mempertanyakan komitmen PT Wilton soal janjinya akan ikut membangun jalan itu," tambah dia. (ADV)
